Soal Netralitas ASN, Sekda Kabupaten Semarang: Jangan Takut Ancaman dan Tekanan dari Oknum

UNGARAN, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto menegaskan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal wajib dalam gelaran tahapan Pemilu 2024.

Dia juga meminta agar ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak takut jika ada tekanan atau ancaman dari oknum tertentu.

"Jangan terpengaruh dan jangan takut terhadap tekanan dari oknum-oknum. Karena ini tidak ada sangkutpautnya dengan jenjang karir atau prestasi ASN," jelas Djarot usai peresmian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri di komplek kantor Bupati Semarang, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Pantau ASN yang Tak Netral, Pemkot Palembang Bentuk Tim Khusus

Menurut Djarot, netralitas ASN bukan menghilangkan hak pilih dalam pemilu, tapi menggunakan hak pilih dengan sebaiknya.

"Maksudnya itu adalah ASN jangan terjebak politik praktis, jangan terbawa arus politik praktis. Karena itu tidak perlu takut dengan tekanan," paparnya.

Secara khusus, Djarot juga meminta Diskominfo untuk memantau akun-akun milik ASN yang ada di media sosial.

"Jadi kalau ada akun yang coba-coba mempromosikan, mengiklankan, atau mengkampanyekan calon atau partai, langsung laporkan," kata dia.

"Kami juga telah berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Semarang terkait netralitas ASN ini. Jadi kalau ada pelanggaran siap ditindaklanjuti sesuai aturan perundangan, termasuk sanksi untuk ASN yang melanggar," sambungnya.

Baca juga: HUT Korpri, Sekda Sebut Ada Penambahan 1.053 ASN di Papua Selatan

Dia berharap pemilu 2024 bisa berjalan aman, lancar, dan damai tanpa ada masalah terkait ketidaknetralan ASN di Kabupaten Semarang.