Mantan Kades Pakai Uang Korupsi Sawer LC Dituntut 6 Tahun Penjara

SERANG, KOMPAS.com - Aklani, mantan Kepala Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten dituntut enam tahun penjara karena melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 988 juta.

Sebagian uang korupsi digunakan Aklani untuk kepentingan pribadi seperti berkaraoke dan nyawer LC di Kota Cilegon.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subardi menyebut Aklani terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2020 lalu.

Baca juga: Mantan Kades Korupsi untuk Karaoke dan Sawer Pemandu Lagu Setiap Hari

Aklani terbukti malanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aklani berupa pidana penjara selama enam tahun," kata Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dedy Adi Saputra di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (13/11/2023).

Selain itu, Aklani dihukum membayar denda Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara.

Tak hanya pidana badan dan denda, Aklani dihukum membayar uang pengganti Rp 988 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp198 juta.

Sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan Rp790 juta.

Subardi menyebut, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memeroleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara tiga tahun dan tiga bulan penjara," kata Subardi.

Dalam fakta persidangan, kata Subardi, Aklani tidak melakukan pekerjaan dalam kegiatan rabat beton di RT. 03, RW 04 dan RT 19 RW 05 Desa Lontar senilai masing-masing Rp 71.350.000,00 dan Rp 213.372.000,00.

Kemudian, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pelatihan service handphone fiktif dengan anggaran senilai Rp 43.673.250.00.

Selain itu, kegiatan penyelenggaraan desa siaga Covid-19 pada tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai Rp 50.000.000,00

Tak hanya kegiatan fiktif, honor atau gaji staf desa dan tunjangan anggota BPD senilai Rp 27.900.000,00 juga tidak dibayarkan.

Aklani ternyata juga tidak menyetorkan pajak disetorkan ke kas Negara senilai Rp 8.662.454,00. 

Kemudian, berdasarkan perhitungan inspektorat ada selisih saldo kas desa pada tahun 2020 Rp 562 juta.

Sidang pun ditunda pekan depan, dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa.