CIANJUR, KOMPAS.com - Manipulasi data ditenggarai sebagai salah satu penyebab mangkraknya proses pembangunan ratusan rumah warga terdampak gempa bumi Cianjur, Jawa Barat.
Salah satu modusnya dengan memalsukan dokumentasi atau foto hasil pengerjaan sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang diajukan ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Cianjur, Nurzein mengaku tidak memungkiri adanya hal tersebut, bahkan pihaknya merasa kecolongan.
Baca juga: Remaja di Cianjur Jadi Korban Kejahatan Seksual Pamannya sejak 2021
Alasannya, bentuk bangunan yang sama model RTG (rumah tahan gempa) sehingga menyulitkan pihak BPBD mendeteksi mana dokumentasi atau foto yang sesuai fakta di lapangan atau diduga dimanipulasi.
Selain itu, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), pihaknya hanya menerima berkas pengajuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi atas rekomendasi dari tim teknis di lapangan.
"Kelengkapan dokumen itu kita verifikasi ulang di kantor. Kita periksa dokumentasi bangunannya dari mulai nol persen, 50 persen hingga 100 persen. Karena kan aplikator itu harus beres dulu bangun 100 persen baru dibayar," kata Nurzein kepada Kompas.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/10/2023).
"Ketika dianggap sudah beres berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi tim teknisi itu, dan di lapangan ternyata belum beres atau mangkrak, berarti itu ada pemalsuan data," sambung dia.
Baca juga: Babak Baru Kasus Gratifikasi Umrah Pejabat Cianjur, Polisi Panggil 10 Saksi
Selain itu, pihaknya juga menemukan persoalan yang berkaitan dengan indikasi kekeliruan yang dilakukan tim teknis di lapangan.
Nurzein mencontohkan kasus pembangunan RTG yang mangkrak di Desa Cibulakan yang ternyata hasil penilaiannya ditandatangani bukan oleh tim teknis setempat, melainkan dari desa lain.
“Makanya saya heran kok bisa cair, ternyata tim teknisnya bukan yang seharusnya. Ini sudah enggak bener, ini ada pemalsuan,” kata dia.