KOMPAS.com - Berita soal kerusuhan di Dago, Bandung, Jawa Barat, menjadi sorotan di hari kemarin.
Warga nekat blokade jalan sebagai bentuk protes kepada Polrestabes Bandung terkait laporan dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah.
Polisi sempat tembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara itu, berita tanggapan Wali Kota Solo terkait ajakan mahasiswa diskusi soal dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) juga menyita perhatian.
Gibran menganggap diskusi itu lebih tepat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Berikut ini berita populer regional selengkapnya:
Polisi mengamankan setidaknya 7 orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan di Jalan Ir H Juanda, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/8/2023) malam.
Kerusuhan dipicu warga Dago Elos yang kesal dengan Polrestabes Bandung yang menolak laporan mereka terkait dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah.
"Laporan kami ditolak polisi, padahal semua data-data, bukti-bukti sudah tercantum. Alasannya karena bukti tidak cukup. Alasan lainnya ingin ada salah satu pelapor yang memiliki sertifikat tanah, itu kan konyol. Kalau mau bilang dari siang, kita sudah delapan jam," kata seorang warga bernama Rizkia saat dihubungi, dikutip dari Tribun Jabar, Senin.
Baca berita selengkapnya: Kronologi Kerusuhan di Dago Bandung, Berawal dari Polisi Tolak Laporan Warga
Mahasiswa UNS Solo bernama Muh Khairil Ibadurrohman menyerahkan surat permohonan diskusi kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Surat itu berisi permohonan diskusi terkait dugaan korupsi di UNS. Namun, Gibran justru menyebut surat permohonan itu salah alamat.
"Tidak ada hubungannya dengan saya. Urusan korupsi UNS dan lain-lain itu urusannya UNS dan Kementerian Pendidikan ya. (Kalau ke Pemkot) salah (alamat). Silakan diurus sendiri dengan Kementerian," ungkap Gibran.
Baca berita selengkapnya: Mahasiswa Minta Diskusi soal Dugaan Korupsi UNS, Gibran: Korupsi UNS Ya Ngurusnya ke Pak Menteri Pendidikan Noh
Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (14/8/2023).