Kemiskinan Struktural dan Kualitas Pendidikan Rendah Disebut Jadi Faktor Utama Perdagangan Orang di NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) Dominggus Elcid Li menyebutkan, faktor pendorong penyebab adanya perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT), di antaranya yakni kemiskinan struktural.

Hal itu disampaikan Elcid, dalam diskusi bertajuk, Darurat Human Trafficking di Provinsi NTT, Bagaimana Stakeholder Mengakhirinya, yang digelar di Kota Kupang, NTT, Kamis (10/8/2023).

Faktor lainnya lanjut Elcid, yaitu gaji guru yang rendah berkontribusi pada kualitas pendidikan rendah dan angka putus sekolah.

Baca juga: Kemenko Polhukam Sebut Ada 1.262 Pekerja Migran Korban TPPO dalam 2 Tahun Terakhir

"Berbagai modus operandi dilakukan dengan iming-iming upah tinggi sehingga anak-anak putus sekolah menjadi target utama para perekrut," jelasnya.

Kemudian, kemisikinan struktural masih luput dari perhatian banyak pihak sehingga membuat masyarakat di perdesaan harus pergi bekerja untuk mengatasi krisis di kampung halaman.

Namun, saat bekerja di luar negeri, mereka malah dieskploitasi sebagai tenaga kerja murah.

Sehingga, untuk mengakhiri kasus human trafficking, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT perlu mendorong komoditas unggulan lahan kering dan industrialisasi perdesaan berbasis komoditas lahan kering.

Selain itu perlu juga menghidupkan koperasi produksi.

Baca juga: Guru di Alor NTT Diduga Cabuli 5 Bocah

Kemudian, koneksi antara perguruan tinggi dan desa perlu diinisiasi untuk menghadirkan berbagai desa model dan fokus pembangunan pada perekonomian kaum rentan. 

Elcid menegaskan, melalui diskusi publik tersebut para pemangku kepentingan yang hadir harus menyatakan upaya melawan perdagangan orang dengan lantang.

"Para stakeholders perlu menegaskan bahwa perdagangan orang harus dihentikan dan ini perlu menjadi agenda prioritas bersama," kata dia.

Darurat TPPO

Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) HAM melalui komisionernya Anis Hidayah mengungkapkan, lewat pemantauan di dua kabupaten, Komnas HAM menyimpulkan, NTT sangat darurat TPPO.

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga mengungkapkan data bahwa NTT menempati posisi dengan angka kematian tenaga kerja paling tinggi di luar negeri, yakni 55 orang. Itu disebabkan tingginya angka TPPO.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi berjanji akan melakukan berbagai upaya pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan ekonomi dan edukasi kepada masyarakat.

Baca juga: Hasil Pemantauan Komnas HAM, NTT Sangat Darurat Perdagangan Orang

"Satu-satunya cara adalah peningkatan ekonomi dan edukasi mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat," ujar Josef dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Josef mengeklaim, sejak ia bersama Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memimpin NTT, mereka telah melakukan moratorium tenaga kerja non-skill dan nonprosedural.

Bahkan, kurang lebih ada 130 calon TKI asal NTT telah ditangkap. Namun, ia mengakui, masalah perdagangan orang di NTT cukup sulit dicegah.

"Makelarnya sangat hebat dan berapa kami tangkap. Saya sendiri pernah ke Medan dan membawa pulang lima orang anak kita dari tangan makelar," katanya.