Jelang Tahun Ajaran Baru, Disdikbud Jateng Tegaskan Larangan Jual Beli Seragam di Sekolah

SEMARANG, KOMPAS.com - Memasuki tahun ajaran baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah menegaskan larangan praktek jual beli seragam di satuan pendidikan SMK/SMA Negeri di Jateng.

“Dari Kemendikbud memang melarang sekolah untuk menjual seragam. Soal seragam ini kan kebijakan dari pusat, bukan dari Pemprov Jateng, itu juga masuk koridor pelanggaran ketika sekolah menjual seragam,” tegas Uswatun saat ditemui di kantornya, Rabu (12/7/2023).

Pihaknya melarang sekolah untuk mengarahkan peserta didik untuk membeli seragam di tempat tertentu. Pasalnya perihal seragam menjadi tanggung jawab orangtua untuk membeli di mana saja.

Baca juga: Pelaku Penipuan Investasi Bodong Miliaran Rupiah di Rembang Tertangkap, Modus Kekurangan Modal Penuhi Pesanan Seragam

“Yang penting seragamnya kalau SMA ya putih abu-abu. Itu juga membantu menghidupkan perekonomian sekitar, seperti UMKM atau toko di kota masing-masing, mereka bebas memilih. Jadi enggak ada pengkondisian beli di satu tempat,” imbuhnya.

Semntara mengenai pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menciduk pengakuan praktik pungli di SMKN 1 Sale, yang menyebut kalau untuk seragam it’s okay, pihaknya turut menjabarkan.

“Artinya kalau seragam boleh beli boleh tidak. Nah gini ya, kemarin saya juga mencermati itu saat beliau menyampaikan,” tuturnya.

“Prinsipnya kita beri kemerdekaan kepada orangtua untuk membeli seragam anak di mana saja. Misal ibu-ibu mau memilih yang lebih murah silakan. Agar tidak terjadi profit oriented di satuan pendidikan,” ungkapnya.

Belajar dari tahun lalu, pihaknya sempat mendapati sekolah yang bekerja sama dengan pihak lain terkait pembelian seragam. Hal itu telah dia evaluasi agar tidak terulang kembali.

Sementara sejauh ini menjelang tahun ajaran baru, pihaknya belum mendapati adanya aduan mengenai persoalan seragam dari wali murid. “Ini kan baru ya. Belum ada laporan ke kami,” ujarnya.

Kemudian soal seragam batik atau olahraga milik sekolah, Uswatun menyebut pemerintah tidak mewajibkan peserta didik untuk membeli seragam tersebut.

“Tidak ada kewajiban (memakai batik atau olahraga) kalau mau pakai batik, pakai batik yang ada saja, yang dimiliki,” tegasnya.

Di samping itu, ia menegaskan larangan pungutan liar dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah negeri di Jateng. Bila mendapati praktik pungli, maka pihaknya siap menindak tegas pihak sekolah dan yang bersangkutan.

Baca juga: ORI DIY Temukan Maladministrasi Penjualan Seragam, Kepsek SMKN 3: Salahnya di Mana