Pj Gubernur Papua Barat Daya: Tidak Benar Stadion Wombik Dibongkar untuk Pusat Perkantoran

SORONG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad membantah Stadion Wombik yang berada di Kilometer 16 Sorong akan dibongkar untuk dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Hal itu menyusul aksi protes sejumlah pencinta sepak bola dan pemilik klub usai Wamendagri John Wempi Wetipo bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meninjau lokasi pembangunan pusat perkantoran di Stadion Wombik.

"Stadion itu menjadi bagian dari pembagunan pusat perkantoran itu. Jadi tidak benar ada yang berkembang di luar ada yang bikin isu di luar bahwa stadion itu akan dibongkar, ini sedang dirancang posisi stadion berada di depan, sedangkan letak pusat perkantoran berada di belakang stadion. Kita akan buat jalan utama maksimal 30 meter sehingga stadion akan menjadi pusat pemerintahan," ujar Musa'ad di Sorong, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Massa Dirikan Tenda di Depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Desak Penjabat Gubernur Diberhentikan

Musa'ad menjelaskan alasannya pusat perkantoran berada di kawasan stadion agar bisa terawat. Pemprov Papua Barat Daya akan berjanji memperbaiki fasilitas stadion Wombik.

"Kita akan revitalisasi stadion itu agar lebih indah menjadi ikonnya Provinsi Papua Barat Daya tidak kumuh kayak sekarang pasti akan berubah wajahnya," tuturnya.

Pj Gubernur berharap untuk semua pihak menghentikan propaganda adanya isu yang berkembang bahwa pemerintah akan membongkar Stadion Wombik.

Rencana pembagunan pusat perkantoran yang disiapkan lahan seluas 5,5 hektare oleh dua pemilik hak ulayat marga Malaseme dan Kalablim telah mendukung pembagunannya.

"Kami merasa bangga karena areal kami bakal dijadikan pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Apresiasi setingginya kepada Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR RI yang sudah hadir di tanah hak ulayat kami, menjadi apresiasi besar," kata Robert Malaseme.

Ia berharap jika tempatnya akan dibangun lokasi perkantoran, pemerintah dapat memperhatikan dua marga yang mempunyai hak ulayat Malaseme dan Kalablim.

Baca juga: Mobil Boks Roti Dany Masuk Jurang di Papua Barat Daya, 1 Orang Tewas

Sebelumnya Wamendagri Wempi Wetipo mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 6,6 triliun untuk percepatan pembagunan infrastruktur untuk empat DOB.

"Di tahun 2023 telah tersedia alokasi anggaran Rp 3,6 triliun, kemudian tahun 2024 kurang lebih 3 triliun dari kebutuhan anggaran 9,9 triliun. Artinya pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6,6, triliun sehingga susahnya menjadi tanggung jawab dari empat DOB masing-masing," ujarnya.