Gibran Pastikan Satpam Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Batal Dipecat, Manajemen Perlu Dievaluasi

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku segera merampungkan kasus pemecatan salah satu pegawai outsourcing Masjid Raya Sheikh Zayed Solo karena menerima tip dari pengunjung.

"Ceritane dowo (ceritanya panjang). Intine neng outsourcing-nya. Tapi, wis tak rampungke (tapi sudah saya selesaikan)," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Senin (19/6/2023).

Menurut dia, pegawai tersebut tidak jadi dipecat. Tetapi, menurut informasi pegawai tersebut tidak mau jika dipindah tugas.

"Tidak jadi dipecat, tenang saja. Mengko tak rampungke (nanti tak selesaikan). Ki soale pihak ketiga (ini soalnya pihak ketiga). Aku wis komunikasi juga kok (aku sudah komunikasi juga kok)," ungkap dia.

Baca juga: Pengakuan Satpam Masjid Sheikh Zayed, Dipecat karena Terima Tip Rp 5.000: Pimpinan Dapat Video, Saya Dikeluarkan

Diketahui, permasalahan terkait pegawai outsourcing bukan kali ini terjadi.

Sebelumnya, pegawai outsourcing pernah mengeluhkan gaji yang mereka terima tidak sesuai.

Menurut Gibran, perlu ada evaluasi terhadap manajemen agar permasalahan pegawai outsourcing Masjid Raya Sheikh Zayed Solo tidak kembali terjadi.

"Perlu dievaluasi manajemennya dan kemarin banyak cerita-cerita (pegawai outsourcing) yang ikut PT Arsa. Mengko tak rampungke, tenang saja," ujar Gibran.

Sebelumnya, Member of Imam Besar Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Anas Farkhani bakal meminta kejelasan aturan penerimaan tip, imbas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan pegawai outsourcing PT Arsa pada Sabtu (17/6/2023) pagi hingga siang.

Ditambah lagi, alasan aksi mogok kerja ini didasari solidaritas kasus pemecatan salah satu pegawai karena menerima tip Rp 5.000 dari pengunjung.

Baca juga: Satpam Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Dipecat karena Terima Tip Rp 5.000, Ratusan Karyawan Mogok Kerja

Anas Farkhani mengatakan, pihaknya mendengarkan keluhan dari para pegawai dan akan meneruskan hal tersebut kepada PT Arsa, perusahaan yang mempekerjakan para pegawai.

"Kami memediasi bahwa itu dianggap tidak adil, ya kami mendengarkan akan kami proses ke PT Arsa seperti apa kebijakannya nanti, seperti apa," kata Anas Farkhani, usai proses mediasi, Sabtu (17/6/2023).