Indonesia Terancam Kekeringan, Babel Siapkan Pupuk dan Kolam Bekas Tambang

BANGKA, KOMPAS.com - Wilayah Indonesia diprediksi terdampak dua fenomena gangguan iklim, yaitu El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) selama Juni 2023. Salah satu dampak signifikannya, Indonesia akan mengalami kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa mengatakan, berbagai persiapan terus dilakukan terkait fenomena alam yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) itu.

"Pertama itu sektor pertanian, kami berkoordinasi dalam penyediaan pupuk yang mampu beradaptasi dengan kondisi kekeringan. Kemudian memastikan ketersediaan air di seluruh embung termasuk kolong-kolong (kolam bekas tambang)," ujar Mikron dalam pesan elektronik, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Kekeringan, Warga 39 Desa di Bima Berisiko Krisis Air Bersih

Mikron menuturkan, surat resmi peringatan dini telah diterbitkan oleh BMKG maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga daerah langsung melakukan berbagai upaya sebagai tindakan antisipasi.

"Seperti sektor pertanian pupuk dipastikan tersedia hingga tiga bulan ke depan. Juga ketersediaan anggaran untuk tempat penampungan air," ujar Mikron.

"Nanti Satgas Karhutla dan kekeringan juga akan melakukan simulasi yang mana pada intinya ketersediaan pangan selama tiga bulan ke depan," tambah Mikron.

Menurut Mikron, ancaman kekeringan tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tapi juga bisa memicu terjadinya hotspot atau titik panas di berbagai daerah.

Sebab itu, masyarakat telah diwanti-wanti agar tidak membuka lahan dengan cara membakar pepohonan. Untuk wilayah Bangka Belitung sendiri, titik hotspot yang termonitor berada di Bangka Barat.

Baca juga: BMKG Sebut 28 Persen Wilayah Indonesia Masuk Siaga Karhutla dan Kekeringan

Petugas langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pendinginan area serta edukasi pada pengelola lahan.

"Tentu dukungan masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan ketertiban, karena fenomena alam tidak hanya soal produksi tapi distribusi bahan pangan juga harus aman dan lancar," pungkas mantan kepala BPBD Kota Pangkalpinang itu.