PPP Papua Barat Sebut Bacaleg Orang Asli Papua Capai 30 Persen

MANOKWARI, KOMPAS.com - DPW Partai Persatuan Pembangunan PPP Papua Barat menyebutkan, bacaleg orang asli Papua (OAP) untuk Pemilu 2024 mencapai 30 persen. Angka itu terungkap saat rapat koordinasi wilayah.

Partai berlambang Kabah itu menggelar Rapat Konsilidasi dan bedah Dapil pada Sabtu (8/4/2023) dengan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Se Papua Barat.

"Kemarin kita telah mengundang semua Ketua DPC dari Manokwari, Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fakfak serta Manokwari Selatan. Kecuali Pegunungan Arfak karena ada kendala, mereka sudah paparkan caleg-caleg potensi yang akan bertarung di 2024," kata Yasman Yasir Ketua DPW PPP Papua Barat, Senin (10/4/2023).

Baca juga: MRP Sarankan Kemendagri Tunjuk Orang Asli Papua Jadi Pj Gubernur 3 Provinsi Baru

Yasman menyebut dari hasil paparan para ketua DPC, terungkap angka 30 persen OAP pada Bacaleg di tingkat kabupaten maupun bacaleg di provinsi.

Yasman menegaskan, PPP Papua Barat tidak memandang suku atau agama untuk warga maju menjadi caleg.

"Di PPP Papua Barat ada 30 Persen Bacaleg dari OAP, termasuk untuk yang beragama nonmuslim, karena memang kita prioritaskan khusus di Papua dan Papua Barat Bacaleg orang asli Papua," ucapnya.

Hasil Rakorwil ini akan disampaikan saat rakornas di Jakarta yang akan diagendakan pada (11/4/2023) mendatang.

"Hasil Rakorwil tentu ada beberapa DPC yang tentu kita evaluasi, bahkan ada beberapa orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran hingga saat ini belum mengembalikan," kata Yasman yang juga anggota DPRD Teluk Bintuni.

Dia menuturkan, saat ini, sudah hampir 80 persen Bacaleg yang sudah terdaftar dan siap berkontestasi pada Pemilu 2024.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Papua Barat, Asri menambahkan, setelah pemaparan saat Rakorwil ada daerah yang menjadi perhatian khusus bagi DPW PPP Papua Barat, yakni Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Baca juga: Mantan Ketua Pansus RUU Otsus Papua Berharap Pj Gubernur DOB Orang Asli Papua

"Kita tau di Pegaf meskipun secara aturan tidak boleh, namun di sana masih menganut sistem noken masih, sehingga kita masih melakukan komunikasi, terutama untuk Bacaleg Provinsi, kalau Kabupaten dua kali pemilu ada kursi PPP di Pegaf," katanya.