Tanggapan Partai Demokrat Soal Niat Kaesang Pangarep Terjun ke Politik: Itu Hak Seluruh Warga Negara

KOMPAS.com - Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan niatnya untuk terjun ke dunia politik. 

Hal ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya petinggi Partai Demokrat.

Menurut Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, siapa saja memiliki hak untuk masuk ke dunia politik.

"Silakan saja, karena itu hak seluruh warga negara Indonesia," ujar Herman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, Rabu (25/1/2023).

Herman tidak menanggapi lebih jauh mengenai minat Kaesang terhadap dunia politik. Ia mengatakan, dunia politik adalah hak bagi setiap warga negara.

Baca juga: Kaesang Akan Maju Jadi Kepala Daerah, FX Rudy Mendukung Asalkan...

"Hak individu lah, siapa pun ya. Dunia politik menjadi hak siapa pun warga negara Indonesia," katanya.

Tanggapan Ketua DPC PDIP Kota Solo

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau yang dikenal dengan nama FX Rudy, menyampaikan bahwa pihaknya membuka pintu bagi siapa pun, termasuk Kaesang, bila hendak menjadi kader partai berlogo banteng tersebut.

"Tidak apa-apa, mau terjun ke mana pun boleh, kalau ke PDI Perjuangan, ya, tepat, terbuka," kata Rudy, dikutip dari TribunSolo.com, Rabu (25/1/2023).

Rudy menjelaskan, dia tak pernah menghalang-halangi siapa saja yang hendak masuk ke PDIP.

"Saya tidak pernah menghalang-halangi yang masuk, kalau Mas Kaesang mau masuk ke PDI Perjuangan, terbuka pintu," ujar FX Rudy.

Baca juga: Prabowo Senang Bila Kaesang Masuk Gerindra, FX Rudy Sebut PDIP yang Tepat

"Milenial masuk ke PDIP cukup banyak juga. Jadi PDIP dilamar kaum-kaum milenial," lanjutnya.

Meski begitu, dia menerangkan, bila nantinya hendak maju sebagai kepala daerah melalui PDIP, Kaesang tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Salah satunya, dia menyampaikan, musyawarah di tiap jenjang, termasuk dari ranting dan anak ranting.

"Tetapi tetap Ketum (Megawati Soekarnoputri) yang punya hak prerogatif," ucap Rudy.