Dituduh Memonopoli Pemberian Bantuan dan Intervensi OPD, Begini Pembelaan Ketua DPC PDI-P Salatiga

SALATIGA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit membantah klaim pernyataan empat fraksi lain yang menilai Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), memonopoli pemberian bantuan dan intervensi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dance yang juga Ketua DPC PDI-P Kota Salatiga menyatakan pemberian 52 kambing merupakan respons atas aduan penggarap lahan yang terdampak pembangunan Taman Wisata Reliji.

"Mereka saat mengadu itu ditemui Ketua DPRD dan Fraksi PDI-P, pengaduan itu langsung ditindaklanjuti ketua dengan meminta aspirasinya untuk bantuan kambing bagi petani penggarap," jelasnya saat dihubungi, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Tuding OPD Terlibat Politik Praktis, 4 Fraksi DPRD Salatiga Ajukan Protes

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan semata-mata hanya membantu masyarakat petani yang membutuhkan. Kami hadir untuk mereka dan untuk itu kami dipilih oleh rakyat," kata Dance.

Dia menegaskan diperintahkan oleh partai untuk selalu hadir di tengah kaum marhaen. "Kalau ada yang mengatakan macam-macam, itu sebetulnya urusan mereka. Kami dari PDI Perjuangan akan terus berjuang untuk rakyat," paparnya.

Menyinggung anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi inspektur upacara, Dance mengungkapkan memang ada program mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme bagi pelajar.

"Ini kami lakukan karena ada indikasi masuknya ajaran intoleran ke dalam pendidikan formal, baik guru maupun pelajar," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan kegiatan menjadi inspektur upacara bendera setiap Senin.

"Arahan pembina upacara lebih pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Menjaga Pancasila adalah tugas Fraksi PDIP, kalau ada yang tidak setuju mungkin mereka punya pikiran lain," ungkap Dance.

Sebelumnya, empat fraksi di DPRD Kota Salatiga, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, PKB (PKB, Golkar, dan Nasdem) menilai ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga M. Miftah mengatakan dugaan tersebut diketahui saat melakukan pengawasan di Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga.

"Kita tahu ada anggaran Rp 16 miliar disitu, dibagi Rp 10 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 6 miliar untuk kegiatan. Ini baru terserap 40 persen sehingga kita minta ada akselerasi program," ujarnya, Kamis(15/12/2022) di RM. Bu Yusro.

Kemudian, ada penyerahan bantuan 52 kambing untuk masyarakat terdampak pembangunan Taman Wisata Religi. "Nah, bantuan ini ternyata diklaim oleh salah satu fraksi. Padahal DPRD itu lembaga kolektif, tidak bisa mengatasnamakan satu fraksi," ujarnya.

Baca juga: Pengacara Korban Sebut 2 Ajudan Mantan Ketua DPRD Jabar Sengaja Berbohong