Soal Kompor Listrik, Pedagang Makanan Khawatir Rasa Masakan Berubah dan Tak Bisa Masak Banyak

SEMARANG, KOMPAS.com- Konversi kompor gas menjadi kompor induksi atau listrik menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya daya listrik yang besar menyebabkan biaya tagihan membengkak.

“Lagi-lagi kita yang kena imbasnya,” keluh Cak Yanto pemilik warung nasi goreng dan bakmi jowo saat ditemui KOMPAS.com di warungnya, Minggu (25/9/2022).

Diungkapkan, dengan pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM cukup membuat usahanya terpuruk. Warung yang dulunya selalu diramaikan mahasiswa dan pekerja, kini sepi.

Baca juga: Cerita Ibu-ibu di Solo Memasak dengan Kompor Listrik, Daya Tak Kuat hingga Tak Bisa Cepat

Bila biasanya ia melayani pembeli hingga larut malam, sekarang pukul 10 malam sudah tutup lantaran tak ada pembeli.

“Kok ada-ada saja, ini BBM naik, bahan sayur juga naik, tapi kita mau naikin harga jualan ke pembeli nggak enak, ini malah nambah beban lagi,” tambahnya.

Ia mengungkapkan daya listrik yang digunakan saat ini sudah 1.000 watt lebih. Semunya sudah terpakai untuk kulkas, televisi, dan lainnya.

“Mau tambah berapa lagi nanti kalau ganti kompor listrik, tagihan nambah juga,” imbuh pedagang yang sudah berjualan selama 9 tahun itu.

Di samping itu, perubahan kompor dinilai mengubah cita rasa masakannya. Yanto bahkan membayangkan menggunakan arang lebih baik.

Baca juga: Wacana Konversi Kompor Listrik, Sejumlah Warga di Kota Yogyakarta Takut Listrik Padam

Pemilik Soto Pak Mul sepakat, kebijakan itu dinilai merugikan pedagang makanan. Pasalnya tagihan bulanan mahal, belum lagi kompor dan peralatan masak harus membeli baru.

“Kalau biayanya besar gitu, ya kita enggak jadi cari uang malah tombok,” keluh Mul.

Meski terbilang praktis, pihaknya tetap memilih menggunakan kompor gas.

Pemilik Tahu Bakso Ikan Bu Ning berkata hal senada, porsi masakan  yang banyak justru membuatnya semakin ragu memakai kompor listrik.

“Kami malah takut kesulitan produksi karena jumlah yang dimasak banyak,” jelas Ning.

Di samping itu, mereka sudah mulai merasa akses pembelian gas lebih sulit dari biasanya. Mereka harus memiliki toko langganan yang memberi stok gas secara rutin. Di luar itu, pedagang tak mudah membeli gas dengan spontan.

Ketiganya sepakat pemerintah mesti memberi subsidi yang layak bila memang ingin menerapkan kebijakan itu. Tak terkecuali kompor listrik dan peralatan masak baru. Sehingga pedagang kecil seperti mereka tidak semakin menderita.

“Ya silakan asal pemerintah mau menanggung semua biaya supaya jualan kita nggak rugi,” jelas Mul.