Sapi Terinfeksi PMK di Aceh Tamiang Capai 2.558, Pemerintah Larang Jual Beli

ACEH TAMIANG, KOMPAS.com – Jumlah sapi terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh bertambah. Dari awalnya 1.881 ekor sapi, kini menjadi 2.558 sapi positif PMK. 

Jumlah tersebut seiring dengan total sapi yang mati karena PMK, dari awalnya 11 bertambah menjadi 13 sapi. 

Bupati Aceh Tamiang, Mursil menjelaskan, data rinci populasi sapi yang terinfeksi itu telah dilaporkan ke Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

“Jumlah total populasi sapi di Aceh Tamiang 44.495 ekor. Sementara yang terinfeksi 2.558 ekor, dengan kematian mencapai 13 ekor yang kesemuanya adalah pedet atau sapi anakan,” beber Bupati Mursil, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Antisipasi Wabah PMK, Hewan Ternak dari Luar Daerah Dilarang Masuk Buleleng

Dia menyebutkan, dirinya sudah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan PMK di kabupaten itu.

Salah satu bunyi surat itu melarang agen pembeli sapi untuk menjual dan membeli sapi dari dan luar Aceh Tamiang untuk sementara. 

“Untuk camat dan desa kita minta pro-aktif melaporkan gejala sapi yang sakit. Agar bisa segera diobati,” tutur dia.

Tim khusus PMK Aceh Tamiang, sambung Mursil, sudah bekerja sejak temuan pertama sepekan lalu.

“Diawasi ketat pula perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara. Sementara tidak boleh ada sapi keluar atau masuk ke Aceh Tamiang,” beber dia.

Baca juga: Peternak di Blitar Diimbau Tak Panic Selling Imbas Wabah PMK

Saat ini, sambung Mursil, pengobatan untuk sapi terinfeksi PMK sudah dilakukan. Sebagian besar sapi cenderung membaik. Dia memastikan untuk vaksin juga telah diminta dari Kementerian Pertanian RI.

“Obat-obatan sudah diberikan. Posko terpadu sudah dibentuk. Kami yakin bisa menangani ini semua dengan segera. Semoga bisa segera normal kembali seluruh sapi itu dan Aceh Tamiang dinyatakan terbebas dari wabah PMK,” ungkapnya.

Wabah PMK merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Kementerian Pertanian RI menetapkan Aceh Tamiang sebagai daerah wabah PMK. Sehingga penanganannya dilakukan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.