Wali Kota Balikpapan Janji Antrean Solar Subsidi Bisa Tuntas Sabtu ini

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Aksi demo mahasiswa dan sopir truk di depan kantor Pemkot Balikpapan pada Rabu (30/3/2022) terkait kelangkaan solar subsidi menemui titik temu.

Setelah mediasi dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, antrean solar subsidi dijanjikan akan tuntas pada Sabtu ini (2/4/2022).

Dalam pertemuan di ruang VIP Pemkot Balikpapan, perwakilan mahasiswa dan sopir truk meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan antrean pengisian solar subsidi yang begitu panjang hingga berhari-hari.

Baca juga: Hindari Kemacetan di Jalan, Pengisian Solar di SPBU di Padang Mulai Jam 9 Malam

Rahmad Masud didampingi Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli berjanji, persoalan ini bisa tuntas pada akhir pekan ini.

"Hasil pertemuan tadi Pak Wali menjamin bahwa tidak ada lagi antrean solar subsidi atau truk di Balikpapan. Dia akan mendesak Pertamina untuk penambahan kuota sama penambahan SPBU. Katanya hari Sabtu ini akan beroperasi itu SPBU," kata Deli Wowor, perwakilan sopir truk.

Senada dengan perwakilan mahasiswa, Zainuddin mengatakan Rahmad akan mendesak Pertamina untuk mengoperasikan SPBU yang baru, yakni di KM 13 pada Sabtu ini. Padahal SPBU tersebut rencananya baru akan dioperasikan setelah Lebaran nanti.

"Dari mediasi tadi, pak wali kota menjamin tidak ada lagi antrean hari Sabtu nanti karena ada penambahan salah satu titik SPBU di KM 13 yang harusnya beroperasi setelah lebaran, dipaksakan beroperasi pada Sabtu nanti," ujarnya.

Rahmad Masud yang baru tiba dari luar daerah ini langsung mendatangi para demonstran dan mendengarkan keluhan serta tuntutan massa aksi.

Dari sejumlah tuntutan tersebut, Rahmad mengatakan pembukaan SPBU di KM 13 nanti dapat mengurangi kemacetan yang ada. Bahkan nantinya kendaraan berat akan dialihkan untuk mengisi solar subsidi di sana.

Baca juga: Solar Langka, Polda Sumut Panggil Pertamina dan Jemput Paksa Hiswana Migas

"Jadi dengan adanya penambahan satu SPBU di KM 13 nanti mobil yang muatan subsidi itu akan dialihkan termasuk yang mobil besar, supaya dia tidak masuk dalam kota," tuturnya.

Namun Rahmad menegaskan bahwa kendaraan yang berhak melakukan pengisian solar subsidi yakni bukan kendaraan angkutan batu bara dan sawit. Selebihnya Rahmad membolehkan sopir untuk mengisi solar subsidi di SPBU KM 13.

"Tapi saya juga catatan, bahwa regulasinya yang berhak mendapatkan solar subsidi di luar dari pada dua yakni, pertambangan dan perkebunan. Saya sampaikan kepada mereka, kalau mobilmu di luar dari dua ini silahkan mobilmu kau isi. Tapi kalau kau punya muatan industri dan pertambangan itu bisa pidana nanti kalau sampai mengambil yang bukan haknya," ungkapnya.

Rahmad juga menjelaskan penyebab antrean solar subsidi yang begitu panjang. Yakni dikarenakan perbedaan harga jual subsidi dengan industri sangat berbeda jauh.

Baca juga: Tuding Ada Mafia Solar Subsidi di Balikpapan, Massa: Kalau Tak Bisa Berantas, Kapolda dan Wali Kota Mundur Saja

"Harga subsidi Rp 5.500 per liter, sementara harga industri Rp 17.000 per liter. Jadi banyak yang memanfaatkan. Makanya saya tekankan kalau itu muatan perkebunan atau batu bara akan kena pidana," tegasnta.

Ditanya terkait surat permohonan penambahan kuota yang diajukan ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), Rahmad mengaku belum mendapatkan jawaban. Namun ia mengatakan permasalahan antrean akan berkurang ketika SPBU di KM 13 dibuka.

"Saya belum dapat hasilnya, yang jelas SPBU ini rencananya akan dibuka setelah lebaran, tapi saya mau SPBU ini dipercepat yakni hari Sabtu sudah bisa dibuka," pungkasnya.