Kadin Diharap Bantu UMKM Dapat Sertifikat Halal dan BPOM, agar Produk Mudah Dipasarkan

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Tasikmalaya Muhamad Yusuf, meminta organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayahnya bantu memudahkan pelaku usaha kecil (UMKM) dimudahkan mendapatkan sertfikasi halal BPOM.

Soalnya, selama ini pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak terlepas dan peran Kadin dalam membantu progam pemerintah.

Baca juga: Stasus Jokowi Putri Tanjung Berbagi Kiat Sukses ke Pelaku UMKM Pekanbaru

Hal itu diungkapkan Yusuf saat melantik pengurus Kadin Kota Tasikmalaya periode 2021-2026 di Hotel Santika Tasikmalaya.

“Saya harap Kadin bisa membantu para pelaku UMKM untuk mempunyai sertifikasi halal dan BPOM, sehingga akan mempermudah untuk dipasarkan ke luar daerah,” jelas Yusuf kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Dukung Akselerasi Sertifikat Halal UMKM, Menteri PPPA: Lebih 50 Persen UMKM Dikelola Perempuan

 Yusuf menuturkan, dengan belum memiliki sertifikat halal dan BPOM, maka produk UMKM susah untuk dipasarkan ke luar daerah, sehingga pemasarannya masih di wilayah Tasikmalaya saja.

“Ini tentunya harus menjadi perhatian dan nanti Kadin diharapkan bisa membantu para UMKM,” ucapnya.

Baca juga: Minta Semua UMKM Surabaya Kantongi Izin Usaha, Eri Cahyadi: Kalau Tak Sesuai, Dicabut

Kadin siap bantu UMKM

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Tasikmalaya Abun Benyamin mengatakan, dengan telah dilantiknya kepengurusan Kadin yang baru, pihaknya berharap bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya.

“Saya bersama rekan-rekan yang lain berkomitmen untuk berdedikasi menyumbangkan pikiran dan pandangan sesuai dengan bidang masing-masing demi pembangunan ekonomi Kota Tasik,” tambahnya.

Terkait dengan permintaan Wali Kota Tasikmalaya bahwa Kadin harus membantu para UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM pihaknya akan berupaya maksimal.

 “Kadin kan ada dari tingkat daerah hingga pusat bahkan internasional. Kalau tidak bisa diselesaikan di daerah nanti akan diurus sama Kadin pusat,” pungkasnya.