Tak Ingin Solo Seperti Yogya, Gibran Bakal Sanksi Tegas Pedagang Kuliner yang Tak Cantumkan Harga

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) kuliner di Solo sudah memasang harga daftar menu makanan.

Hal tersebut disampaikan agar kasus viralnya kuliner di Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena harganya mahal tidak terjadi di Solo.

"Nanti kita koordinasi dengan Disdag dulu. Tapi sebagian besar sudah kok. Punya buku menu, ada daftar harga. Sebagian besar sudah ada," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Jasad Wanita Dibunuh Secara Sadis dengan 2 Belati

Gibran tidak memungkiri masih ada satu atau dua pedagang yang belum memasang harga daftar menu makanan.

Meskipun demikian, ungkap putra sulung Presiden Jokowi, sebagian besar pedagang sudah tertib dengan memasang harga daftar menu makanan.

"Mungkin ada satu dua yang agak nakal (tidak memasang harga daftar menu). Tapi saya yakin sebagian besar di Solo sudah sangat tertib," terang Gibran.

Gibran pun meminta masyarakat untuk tidak melaporkan ke Pemkot Solo apabila ada pedagang yang mematok makanannya dengan harga mahal.

Bahkan, pihaknya tidak segan akan memberikan sanksi tegas pedagang yang kedapatan mematok makanannya dengan harga mahal dan merugikan pembeli.

"Kalau di Yogya langsung ditutup ya. Nanti kalau di Solo ada silakan lapor ke saya. Nanti akan kami tindak lanjuti. Pasti ada sanksi. Kalau berat ya kami tutup. Tapi saya yakin di Solo sudah tertib," kata dia.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Solo Dimulai Juli 2021, Gibran: Zona Merah Kami Pending Dulu

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Heru Sunardi mengatakan, sejak dahulu pedagang sudah diberikan pembinaan untuk memasang jenis menu dan harganya.

Setiap ada perubahan, katanya, pedagang juga diminta untuk mencantumkannya ke harga daftar menu makanan tersebut.

"Supaya tidak terjadi seperti di Malioboro dan lain sebagainya kami sudah menerbitkan surat lagi. Kami sudah tujukan ke semua pedagang shelter dan PKL," kata Heru.

Dia menjelaskan surat edaran itu berisikan supaya pedagang shelter dan PKL harus memasang daftar menu dan harga, kemudian melayani secara ramah, melayani dengan standar protokol kesehatan, selalu menjaga kebersihan dan lain sebagainya.

"Sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan keluhan soal harga makanan. Karena kami juga sudah wanti-wanti sampai melanggar saya cabut izin dan tidak boleh jualan," jelas Heru.