Deddy Mizwar Pastikan Masalah Pilkada Serentak 2017 di Jabar Teratasi

BANDUNG, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memastikan semua permasalahan yang terjadi di lapangan jelang pemilihan kepala daerah serentak di tiga daerah di Jawa Barat mendapatkan solusinya.

"Seperti di Kabupaten Bekasi, terdapat 45.165 warga yang memiliki hak pilih, namun belum mengantongi e-KTP," ujar Deddy Mizwar dalam keterangan pers, Selasa (14/2/2017).

Persoalan tersebut bisa diatasi setelah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bekasi mengeluarkan surat keterangan ke KPU setempat.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah, RI Eni Sumarni, mengatakan bahwa jelang pilkada 2017 di Jawa Barat, tidak ditemukan kendala berarti. Apalagi saat ini hanya tiga daerah di Jabar yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Di Kabupaten Bekasi, pemungutan suara akan dilakukan di 3.958 TPS dengan 1.974.831 pemilih, yang antara lain terdiri dari 49.088 pemilih pemula dan 2.235 pemilih difabel.

Di Kota Cimahi terdapa 980 TPS dengan 375.722 pemilih, antara lain terdiri dari 11.663 pemilih pemula dan 894 pemilih difabel.

Adapun Kota Tasikmalaya memiliki 1.120 TPS dengan 474.061 pemilih, termasuk 15.972 pemilih pemula dan 783 pemilih difabel.

"Intinya dari keseluruhan yang tadi kita bicarakan tentang daftar pemilih tetap (DPT), alhamdulillah teratasi, seperti tadi di Kota Cimahi ada namanya Posko Disdukcapil," katanya.

Eni mengungkapkan, 2017 ini menjadi tonggak pelaksanaan pilkada serentak. Nantinya, pelaksanaan pilkada serentak menjadi bahan evaluasi baik dari sisi regulasi maupun mekanisme pelaksanaan untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat Abas Basari mengatakan, dari 45.165 warga yang belum memiliki e-KTP tersebut, 20.027 di antaranya belum merekam e-KTP. Adapun sisanya sudah merekam e-KTP namun belum selesai pembuatannya.

Di Kota Cimahi juga masih terdapat 2.020 warga yang belum memiliki e-KTP. Sebagai solusi, Disdukcapil setempat membuka posko pelayanan bagi warga yang belum memiliki surat keterangan.

"Adapun di Kota Tasikmalaya, hanya ada 700-an orang yang belum memiliki e-KTP, namun kendala tersebut sudah clear," kata Abas.