Ganjar Sayangkan Sikap Pemkab Pati Terkait Demo yang Berujung Ricuh

"Semestinya Pemkab Pati (Bupati Pati Haryanto) menerima pendemo, ditanya dari kelompok mana agar bisa tahu teman-teman yang menyampaikan aspirasi ini dalam kepentingan apa," kata Ganjar di Semarang, Jumat (24/7/2015).

Hal tersebut disampaikan Ganjar sebagai tanggapan atas insiden yang mewarnai unjuk rasa penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, kemarin. Demo tersebut diwarnai dengan pemblokiran Jalur Pantura Timur dan perusakan sejumlah fasilitas umum.

Kepada sekelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa itu, Ganjar meminta agar mereka mengikuti proses hukum terkait dengan pengajuan gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Ada yang sudah melakukan proses hukum di PTUN, mbok coba diikuti sehingga kita biasakan dalam kondisi legal formal-nya juga diikuti karena masyarakat juga punya hak untuk menolak," ujar Ganjar.

Belajar dari penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Ganjar mengaku telah meminta masyarakat agar mengawal mulai dari pengajuan izin analisa mengenai dampak lingkungan. "Pertanyaan saya, apakah teman-teman yang menolak (pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati) itu mengikuti dari awal," kata Ganjar lagi.

Ganjar juga meminta kelompok masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati menunggu sekaligus menghormati putusan PTUN atas gugatan yang diajukan. "Tidak perlu anarkis, tidak perlu menutup jalan, tidak perlu merusak fasilitas umum, dan mengganggu ketertiban umum karena kalau bersifat merusak pasti akan ditindak oleh kepolisian," ujar dia lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa yang menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, memblokir Jalur Pantura Timur tepatnya di Jalan Pati-Kudus kilometer 8 di Desa Sukokulon, Kecamatan Margorejo, kemarin.

Selain membakar ban bekas dan meletakkan batu-batu berukuran besar di tengah jalan, sehingga menutup Jalur Pantura Timur dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, massa juga merusak fasilitas umum berupa pos polisi.