BPJS Jawa Tengah Tekor Rp 2 Triliun

"Tekornya Rp 2 triliun tahun lalu. Uang dari yang bayar premi dibanding klaim dibayarkan itu tidak seimbang. Kalau dibiarkan begitu, tutup nanti (BPJS)," kata Yulianto Prabowo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (10/4/2015).

Seluruh dana klaim asuransi kesehatan itu telah dibayarkan kepada para peserta BPJS yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia menyatakan, masih banyak para peserta di luar BPJS yang belum masuk tanggungan sehingga dana yang akan dikeluarkan bisa jauh lebih besar.

Agar dana yang dibayarkan tidak menumpuk, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyarankan agar pemerintah menggerakkan program pencegahan sakit. Metode tersebut diyakini berjalan efektif karena, secara matematis, uang negara tidak jebol hanya untuk membiayai orang sakit.

"Pemerintah harus berikan anggaran untuk pencegahan. Namun, hal ini secara politis kurang seksi karena membantu pencegahan dari sakit. Lebih politis jika sakit nanti dibantu," katanya.

Di Jawa Tengah, lanjut Yulianto, Gubernur Ganjar Pranowo sangat fokus mengupayakan pencegahan terhadap penyakit. Pencegahan yang bisa didorong adalah peningkatan gizi ke masyarakat agar orang tidak mudah sakit.

"Secara hitungan bisnis, rugi Rp 2 triliun. Namun, jika sudah kewajiban negara, itu tidak pernah bisa dihitung rugi karena dikembalikan lagi ke masyarakat," tambahnya.

Saat ini, kata dia, sistem jaminan kesehatan masih belum berinduk pada BPJS. Program kesehatan, seperti Jamkesmas, Askes, Jamsostek, Asabri, masih bisa berlaku semua dalam BPJS. Nantinya, semua kartu tersebut ditarik dan yang dikeluarkan adalah satu kartu BPJS.

Sementara itu, Kepala Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Regional IV Veronica Margo Susilawati mengatakan, sampai hari ini, jumlah masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergabung dalam asuransi kesehatan BPJS sudah mencapai 19,2 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah lebih dari 60 persen dari total jumlah warga Jateng yang lebih dari 34 juta jiwa.

"Biaya yang sudah dikeluarkan lebih banyak untuk rawat inap," kata Yulianto.