SURABAYA, KOMPAS.com - Gerakan politik uang dinilai rawan terjadi menjelang pelaksanaan pencoblosan suara pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sejumlah ulama di Jatim mengimbau agar masyarakat tetap istiqomah menjaga ijtihad politik dan menolak politik uang.
KH Anwar Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren As-Saidiyah, Jamsaren, Kediri, misalnya, mengatakan, politik uang berpotensi dilakukan oleh tim pasangan capres-cawapres yang berkepentingan meraih suara tinggi di Jawa Timur.
"Tim ini beranggapan, jurus paling efektif untuk meraih banyak suara ya dengan memberi uang," katanya, Selasa (1/7/2014).
Dia mengaku khawatir karena warga Jawa Timur belum seratus persen idealis. Menurut dia, masih banyak warga yang pragmatis dan berlaku transaksional dalam pilihan politik. Mereka tidak berpikir bagaimana kelak seseorang capres memimpin Indonesia.
"Asal di untung, dia tidak mau tahu dengan nasib bangsa dan negara ke depan," tambahnya.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Sumberwringin, Bondowoso, KH Saifulhaq. Menurut dia, di Bondowoso ada empat kecamatan yang rawan praktik politik uang, yakni Pakem, Binakal, Wringin, dan Curahdami.
"Kemarin waktu pemilu legislatif, di sana juga terjadi politik uang besar-besaran. Kecurangan juga terjadi di sana. Kalau di kecamatan lain bisa diatasi," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pesantren di Jatim sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta.
"Sejauh ini, dari laporan yang masuk kepada kami, tidak ada masalah. Dukungan untuk Prabowo-Hatta tetap, walau ada tarik-menarik," ujar Saifulhaq.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
