Jika Mampu Dulang Suara Partai, Politik Dinasti Sah

Karena itu, kata Zainudin, Partai Golkar tidak mempermasalahkan kadernya yang memanfaatkan jaringan keluarga besar untuk membangun kekuatan politik. Dia menambahkan, politik dinasti itu terbentuk atas kuatnya semangat gotong royong dan kekeluargaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik.

"Tapi jika ada aturan pembatasan dari pemerintah, Golkar siap mematuhi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, Senin (21/10/2013).

Praktik dinasti semacam itu sebenarnya banyak ditemukan di lain daerah dan partai, bukan hanya di Provinsi Banten oleh Ratu Atut. Nama Ratu Atut, kata dia, mendadak santer dibicarakan karena berhubungan dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Di Golkar, sepanjang tokoh politik yang bersangkutan memenuhi kriteria dan aturan partai, partai tidak akan memandang lebih jauh siapa tokoh tersebut atau dari keluarga besar siapa. "Asal mampu mendulang suara untuk partai, kami akan sambut baik," tambahnya.

Lebih jauh, dia juga memastikan bahwa gejolak politik dinasti Ratu Atut di Banten sama sekali tidak berdampak di Jawa Timur. "Saya sudah keliling di sejumlah kabupaten/kota. Para kader masih semangat, bahkan terlihat lebih kompak dan antusias memenangkan Partai Golkar di Pemilu tahun depan," pungkasnya.