Nyaris Bangkrut, Manajemen RSUD Nunukan Klaim Pelayanan dan Ketersediaan Obat Sudah Mulai Normal

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sempat dinyatakan nyaris bangkrut karena utang yang menumpuk dan di-blacklist oleh sejumlah vendor obat, kondisi pelayanan dan ketersediaan obat obatan di RSUD Nunukan, Kalimantan Utara, diklaim mulai normal.

Plt Direktur RSUD Nunukan Muhammad Saleh mengatakan, pelayanan kefarmasian masih berjalan dalam rel standar, dengan stok obat untuk 1 sampai dengan 2 pekan mendatang.

"Ini terus kita pertahankan. Jika perlu stok meningkat dari 2 sampai dengan 3 pekan ke depan. Dan ini target jangka pendek kita seperti ini. Jadi ketersediaan (obat) masih dalam ruang lingkup aman," ujar Saleh, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: RSUD Nunukan Kolaps, Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

Kekurangan obat juga sudah diantisipasi RSUD dengan menjalin kerja sama bersama sejumlah apotek di Nunukan.

Selain kefarmasian, pelayanan diklaim juga berjalan dengan baik.

Operasional CT Scan yang tadinya belum aktif akibat kendala tunggakan BPJS, saat ini sudah teratasi.

Persoalan CT Scan di RSUD Nunukan sempat menjadi keluhan. Salah satunya adalah keluarga pasien diabetes, Novita, warga Jalan Kampung Tator, Nunukan.

Baca juga: Terlilit Utang Judi Online, Pria di Kotabaru Kalsel Bunuh Diri

Baca juga: Tambal Utang RSUD Nunukan, Pemda Nunukan Gelontorkan Rp 25 Miliar

Perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Bupati Nunukan Kaltara Asmin Laura Hafid saat melayani wawancara wartawan

Perempuan yang menemani ibundanya untuk pengobatan diabetes ini, diminta membayar CT Scan secara mandiri, dengan alasan BPJS belum meng-cover CT Scan.

Saat itu, ibunda Novita mengalami kejang-kejang, dan disarankan segera untuk pemeriksaan CT Scan.

"Katanya BPJS belum kerja sama dengan CT scan dan belum ada penanggungjawabnya. Cuman karena kemarin aku butuh cepat, jadi mau ndak mau bayar mandiri Rp 1.075.000," kata Novita.

"Kendalanya hanya di CT Scan saja. Kalau obat, aku tebus di apotek RSUD saja. Lagian obat diabetes kan insulin saja," kata dia.

Baca juga: Cerita Muryati, Bertahan Berjualan Beras sejak 1980, Sempat Bangkrut dan Kiosnya Terbakar 2 Kali

Saleh juga membenarkan, RSUD Nunukan baru meneken perpanjangan kerja sama dengan BPJS untuk operasional CT Scan. Surat tersebut, diterima 1 Juli 2024.

Bukan hanya CT Scan saja, termasuk juga kerja sama mamografi.

"Selanjutnya tahun depan, bukan saja dua alkes (CT Scan dan Mamografi), nanti juga kita kerjasamakan Cath Lab," kata Saleh lagi.

Baca juga: Ramai Disebut Tahan Alkes Kencing WNA Difabel, Ini Kata Bea Cukai Bali

Kondisi RSUD di ambang kebangkrutan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor KOLAPS: RDP antara DPRD Nunukan dan managemen RSUD serta Pemkab Nunukan menyoal utang RSUD yang menjadi ancaman kebangkrutan RSUD

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Miskia mengatakan, kondisi RSUD di ambang kebangkrutan.

Dia mengungkap, periode Mei 2024 kas RSUD sudah kosong. Imbasnya, tagihan operasional rutin, seperti, air, listrik, dan oksigen, tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat,” ungkap Miskia.

Merujuk catatan keuangan, RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021, sekitar Rp 42.287.779.060.

Baca juga: Adu Banteng Avanza Vs Mio di Magelang, Pengemudi Motor Tewas

Pemkab Nunukan putar otak untuk menyelesaikan persoalan keuangan di RSUD Nunukan.

Diketahui, Pemkab Nunukan akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk menutup utang RSUD Nunukan.

Anggaran Rp 25,5 miliar itu berasal dari belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 6,5 miliar. Lalu alokasi di APBD perubahan 2024, dengan asumsi Rp 19 miliar.

"Untuk dana penggeseran BTT, sekarang proses pengamprahan SPP-SPM. Mudah mudahan dengan terealisasinya amprahan dana penggeseran ini, menambah RSUD semakin bisa bernafas. Karena Insya Allah dengan dana penggeseran BTT ini, maka dana BLUD akan lebih bisa maksimal digunakan untuk hal yang telah dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran RSUD Kabupaten Nunukan," kata Saleh.

Baca juga: Bendahara Desa di Ketapang Jadi Tersangka Korupsi Rp 557 Juta, Modus Manipulasi Laporan APBDes