Momen Buruh Bentangkan Spanduk "Tolak Tapera, Tabungan Penderitaan Rakyat"

Rencana demo tolak Tapera di Bandung Barat

Sementara itu, buruh di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berencana berunjuk rasa tolak Tapera pada pekan depan.

Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat, mengungkapkan, iuran Tapera sangat memberatkan pekerja. Apalagi, upah buruh sudah mengalami potongan-potongan lain, seperti pajak penghasilan maupun BPJS.

"Terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," tandasnya, Selasa (4/6/2024), dikutip dari Tribun Jabar.

Selain itu, buruh juga meminta agar ada dewan pengawas pada program Tapera. Hal ini demi menjaga keterbukaan pengelolaan, sehingga menutup peluang oknum melakukan korupsi.

Baca juga: Buruh di DIY Sebut Butuh Ratusan Tahun untuk Beli Rumah Pakai Tapera

Pemerintah tak buru-buru lakukan penarikan Tapera

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Penarikan iuran Tapera disebut akan diberlakukan pada 2027.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, program Tapera tidak perlu buru-buru dilaksanakan.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah menggelontorkan Rp 105 triliun untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan dana dari iuran Tapera selama 10 tahun baru akan terkumpul Rp 50 triliun.

"Menurut saya pribadi kalau emang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga," bebernya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

Basuki pun menyebut dirinya tak menyangka dengan respons negatif publik atas Tapera.

Oleh karena itu, Basuki menjelaskan, pemerintah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, bila diminta menunda program Tapera.

Dia menjelaskan, pihaknya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengikuti masukan itu.

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," sebutnya.

Baca juga: Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Sumber: Kompas.com (Penulis: Wisang Seto Pangaribowo, Titis Anis Fauziah, Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Dita Angga Rusiana, Gloria Setyvani Putri), TribunJabar.id