Niatnya Berkonsultasi dengan Megawati Dinilai Tak Tepat, Gibran Buka Suara

SOLO, KOMPAS.com - Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait keinginannya untuk berdiskusi soal kabinet dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dinilai tak tepat oleh sejumlah pihak. 

Gibran menilai konsultasi untuk mendapatkan masukan bisa dari siapa pun. Termasuk Megawati dan PDI-P meski bukan koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Yang namanya masukan evaluasi apapun itu, pendapat apapun itu, bisa dari orang yang di dalam koalisi atau di luar koalisi itu, tidak masalah," kata Gibran Rakabuming Raka saat di DPRD Kota Solo, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Prabowo Ingin Libatkan Megawati dalam Penyusunan Kabinet, Gibran: Semuanya Kami Mintain Masukan

Wali Kota Solo itu juga menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan masukan dari sosok-sosok yang berpengalaman memimpin Indonesia. 

"Kan semuanya akan kita mintai pendapatan, senior-senior, pimpinan-pimpinan berpengalaman memimpin negara pasti kami mintai pertimbangan. Itulah apa ada yang namanya presidential klub ya itu," kata Gibran.

Disinggung soal rencana pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, Gibran mengaku belum menjadwalkan secara pasti.

"Ya nanti, nanti, ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan Megawati soal kabinet mendatang. Dia juga mengaku akan berkonsultasi dengan sejumlah ketua umum partai lainnya termasuk para tokoh nasional.

"Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (4/5/2024).

Niat Gibran tersebut dinilai tak tepat oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Politikus PDI-P, Hendrawan Supraktikno yang mengingatkan bahwa hak prerogatif untuk menyusun kabinet ada di tangan Presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran.

Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet.

"Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

Anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati pun terus dikomunikasikan.

"Komunikasi terus dibangun. Tinggal tunggu momentum yang pas, bisa sebelum atau setelah Rakernas," ujar Hendrawan.

Hendrawan pun berpandangan, pernyataan Gibran tersebut tidak perlu diperpanjang karena menurutnya banyak dinamika politik yang akan terjadi.

"Nanti terkesan pencitraan sudah merangkul atau inklusif," kata dia.

Sementara itu, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming tidak tepat jika mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkonsultasi mengenai penyusunan kabinet.

"PDI-P dan Megawati adalah bukan pihak yang mendukung pencalonan Gibran sehingga secara fatsun politik memang tidak tepat bagi Gibran untuk melakukan hal tersebut," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Ari mengatakan, rencana Gibran itu juga terkesan memosisikan dirinya masih berstatus kader PDI-P jika ingin berkonsultasi terkait penyusunan kabinet dengan Megawati.

Padahal, Gibran dan PDI-P sudah berpisah jalan karena berada di dua kubu berbeda pada Pilpres 2024 lalu.

Ari justru menilai langkah PDI-P yang menolak rencana Gibran berkonsultasi dengan Megawati sebagai keputusan yang tepat.

Baca juga: Tolak Posisi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Khofifah Pilih Maju Pilkada Jatim 2024

Menurut dia, sikap tersebut merupakan bentuk hormat kepada Prabowo dan Gibran agar menentukan susunan kabinetnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

"Tentu wajar jika melihat respons sejumlah politisi PDI-P yang menampik adanya wacana yang dilemparkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati soal penyusunan kabinet," jelasnya.