10 Partai di Bandung WO Saat Rekapitulasi, Bawaslu Bandung: Tak Jadi Soal

BANDUNG, KOMPAS.com -10 partai non parlemen di Kabupaten Bandung walk out (WO). Mereka menarik semua saksi dan menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bandung.

Mereka melihat proses rekapitulasi di Kabupaten Bandung terindikasi banyak mengalami keganjilan seperti data ganda, data tidak sesuai, serta tidak sama.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Kahpiana mengatakan, rekapitulasi sudah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Baca juga: Buntut Dugaan Penggelembungan Suara, Anggota PPK Magelang Dilaporkan ke Bawaslu

"Rekapitulasi itu dalam PKPI Nomor 5/2024 sudah dijelaskan di sana persoalan semua data pemilih dan lain sebagainya itu mengikuti pada mekanisme C hasil," ujarnya saat dikonfirmasi lewat telepon, Selasa (5/3/2024).

Bahkan, untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil, pihaknya sudah membongkar kotak suara. Tujuannya untuk mengurai data yang dimaksud berbeda dengan saksi partai.

"Kita juga sudah mengkritisi dari awal apalagi kalau ada perubahan suara. Bahkan kita itu bongkar sampai C hasil sampai lihat di A1 seperti apa," katanya.

Baca juga: Pj Wali Kota Bandung: Warga Kota Bandung Kehilangan Sosok Solihin GP

Saat sidang berlangsung, beber dia, apabila ada jumlah suara yang berbeda di satu kecamatan, maka akan dibongkar dan dipastikan kembali.

"Iya beberapa dibongkar seperti yang di Kecamatan Cimaung. Di tiap Kecamatan itu dibongkar yang perolehan hasilnya berbeda antara berita acara pertama dengan berita acara terbaru itu dibongkar kemudian dibuktikan dengan C hasil," bebernya.

"Apapun yang terjadi itu C hasil adalah kunci utamanya," tambah dia.

Menurutnya semua yang dijalankan dalam proses rekapitulasi sudah diatur dan ada mekanismenya.

"Jadi bukan tanpa mekanisme, tapi mekanisme yang sudah diatur dari keputusan 66 KPU," beber dia.

Terkait tidak akan ditandatanganinya berita acara hasil pleno rekapitulasi, Kahpiana menyebut itu hak mereka.

"Sekalipun mereka tidak hadir dari awal juga tidak jadi soal. Yang jelas mekanismenya harus dipatuhi dan ditempuh, kalau ada yang walk out proses rekapitulasi jalan," kata dia.

Tak hanya itu, dirinya juga akan dilaporkan ke DKKP oleh para partai tersebut.

"Silahkan saja, maksud saya kan namanya juga manusia, jangankan pemilu, kalah ketua RW juga kan kalau mau lapor ya silahkan itu hak warga negara," pungkasnya.