Sejumlah Catatan Bawaslu Blora Saat Awasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

BLORA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora memberikan catatan terkait sejumlah hal saat simulasi pemantapan pemungutan dan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora pada Senin (29/1/2024).

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Andyka Fuad Ibrahim mengatakan, terdapat beberapa catatan selama mengawasi kegiatan simulasi tersebut yang diadakan di TPS 07 Desa Jepangrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

“Berdasarkan regulasi, TPS seharusnya sudah dibuka pukul 07.00 WIB, namun dalam simulasi tadi baru dibuka pukul 09.00 WIB. Meski masih simulasi, namun ini menjadi catatan kami di Bawaslu untuk pengawasan di hari pemungutan dan penghitungan suara yang sesungguhnya nanti,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Baca juga: Buntut Video Dukung Gibran, TPD Ganjar-Mahfud Jabar Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Selain waktu pembukaan yang tidak sesuai, Bawaslu juga menyoroti terkait tata letak TPS (tempat pemungutan suara).

Simulasi yang digelar tersebut dinilai mempunyai layout yang tidak sesuai dengan regulasi. Misalnya soal tempat duduk saksi yang seharusnya tidak berada di belakang KPPS, penempatan bilik suara, serta jarak antarbilik yang dirasa kurang leluasa.

“Kami juga menilai akses untuk penyandang disabilitas terlalu sempit. Kemudian pembatas TPS ini juga perlu diperhatikan dan akses keluar-masuknya pemilih juga menjadi satu," terang dia.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Berikut Kriteria Pemimpin Menurut Gus Miftah

Baca juga: Viral, Video Gus Miftah Bagi-bagi Uang Diduga Money Politic, Ini Penjelasannya...

Diperlukan ketegasan petugas

Selain itu, pihaknya juga menyoroti banyaknya pihak yang tidak terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap) yang bebas berada di dalam TPS.

Ia menilai kurangnya ketegasan linmas serta KPPS dalam mengatur keluar masuknya pemilih.

“Tadi banyak pihak-pihak yang tidak terdaftar bebas keluar masuk TPS, kunjungan Forkopimda seharusnya hanya di luar TPS. Saya kira perlu ada ketegasan dari linmas maupun KPPS untuk mengatur keluar masuknya pemilih," jelas dia.

Sejumlah catatan tersebut akan diberikan kepada KPU supaya pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti dapat diperbaiki.

"Catatan-catatan tersebut juga sebagai upaya pencegahan agar nanti saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak terjadi hal yang tidak sesuai peraturan seperti saat simulasi ini dilaksanakan," pungkasnya.

Baca juga: Tanggapan DPW PAN soal Kampanye Zulhas di Makassar yang Diduga Libatkan Anak di Bawah Umur