OTT KPK, Sejumlah Ruang Kerja Kepala Dinas di Maluku Utara Disegel

TERNATE, KOMPAS.com – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamatan Kompas.com di Sofifi, Selasa (19/12/2023), kantor yang disegel di antaranya ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ruang kerja Kantor Bappeda, ruang kerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta ruang kerja Gubernur Maluku Utara di rumah dinasnya.

Kemudian ruang kerja Kepala Bidang Bina Marga dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Sosok Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang Terjaring OTT KPK, Memimpin 2 Periode

Penyegelan ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Senin (18/12/2023).

Salah satu pegawai di Dinas PUPR mengaku, ruang kepala Dinas PUPR tidak disegel, yang disegel hanya ruang kerja Kepala Bidang Bina Marga serta Sekretariat.

“Waktu mereka datang saya sudah pulang, tapi yang disegel bukan ruangan kadis tapi di Bina Marga dan Sekretariat,” katanya.

Di pintu ruang Kabid Bina Marga, diberi segel bertuliskan KPK, kemudian depan pintu diberi meja sehingga tidak ada yang bisa memasukinya.

Hal senada disampaikan salah satu pegawai Dinas Perkim. Menurutnya, saat ini ruang kerja kepala dinas disegel oleh KPK.

“Ruang kerja kadis disegel, jadi torang libur,” kelakarnya.

Ruang kerja Kadis Perkim disegel dengan stiker berlogo KPK bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’.

Pemandangan yang sama terlihat di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Ruang tersebut disegel stiker berlogo KPK bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’.

Pantauan Kompas.com, sejumlah OPD terlihat sepi. Sejumlah ruangan pun kosong.

“Kalau pegawai di hari lain selain Senin memang seperti ini, karena banyak pegawai yang tinggal di Ternate,” kata salah satu pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Diberitakan sebelumnya, dalam OTT yang dilakukan KPK, ada 15 pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diamankan termasuk Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba.

Mereka diamankan di sejumlah lokasi, ada yang di Jakarta, Sofifi, dan Kota Ternate, Maluku Utara.

OTT ini terkait dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa.