Mantan Perdana Menteri GAM Diangkat Jadi Wali Nanggroe Aceh untuk Ketiga Kalinya

KOMPAS.com-Malik Mahmud Al Haythar kembali diangkat menjadi Wali Nanggroe Aceh.

Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini akan memimpin lembaga pemangku adat itu untuk periode 2023-2028. 

"Sejak 2013 pertama, ini merupakan kali ketiga saya mengabdikan diri sebagai simbol pemersatu dan perdamaian Aceh dalam konteks, khazanah, sejarah, dan budaya," kata Malik Mahmud di Banda Aceh, Jumat (15/12/2023), seperti dilansir Antara.

Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh itu, Malik Mahmud melakukan pengukuhan sendiri terhadap dirinya sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Baca juga: Mantan Wagub Aceh Dilantik Jadi Wilayatul Ahdi, Bisa Gantikan Wali Nanggroe

Momen ini juga dihadiri mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Juru Runding Pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian MoU Helsinki Hamid Awaluddin.

Terpilihnya kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh ini dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Majelis Tinggi Wali Nanggroe, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan majelis fatwa.

Malik mengatakan lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu implementasi dari kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan perjanjian damai MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Saya terus melakukan upaya bersifat internal dan kerja-kerja lainnya. Bekerja demi proses terimplementasikannya MoU Helsinki," kata Malik.

Baca juga: Aceh Kukuhkan Wali Nanggroe, Ribuan Orang Padati Pusat Kota

Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki mendoakan Malik Mahmud dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan amanah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan dinul Islam, dan kelestarian kehidupan adat, budaya dan tamadun Aceh.

Menurut ia, kehadiran lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dan perintah ketentuan UUPA sehingga keberadaannya harus disyukuri.

"Semoga ke depannya terus dapat menjalankan peran dalam pembangunan, mempersatukan masyarakat Aceh, melestarikan adat dan budaya," katanya.

"Kami berterima kasih karena selama ini telah memberikan pertimbangan, bimbingan, usulan dan saran dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh, khususnya dalam menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh," tambah Achmad Marzuki.