Lhokseumawe dan Aceh Utara Usulkan 7 Bulan Gaji Honorer untuk 2024

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mengusulkan alokasi dana untuk gaji honorer dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024.

Hal itu menyusul surat edaran terbaru Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI tertanggal 25 Juli 2023 yang meminta pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji honorer.

Padahal tahun lalu, pemerintah daerah diminta menghentikan anggaran honorer seiring penghapusan honorer seluruh instansi di Indonesia.

Baca juga: Absen Pemeriksaan Polisi, Ketua KPK Firli Bahuri Tiba di Aceh

Sekretaris Daerah Aceh Utara, A Murthala, per telepon, Rabu (8/11/2023) menyebutkan, untuk tahun depan, pemerintah mengusulkan anggaran tujuh bulan gaji.

“Sesuai surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita usulkan tujuh bulan gaji untuk tahun 2024 khusus seluruh honorer. Dalam surat itu disebutkan juga sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutur A Murthala.

Baca juga: Nihil, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian 3 Korban Longsor di Aceh

Dia menyebutkan, pembahasan bersama DPRD Aceh Utara sedang berlangsung.

“Nanti kita lihat bagaimana perkembangan pembahasan anggaran di DPRD. Intinya kita usulkan dulu sesuai surat edaran menteri,” kata A Murthala.

Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Darius menyebutkan, pemerintah sudah memasukan usulan gaji honorer selama 12 bulan dalam RAPBD Lhokseumawe 2024.

“Masih pembahasan, untuk berapa bulan yang disetujui dalam pembahasan bersama, itu belum bisa saya pastikan. Terpenting dimasukan dulu usulan gajinya,” kata Darius.

Sesuai UU Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan DPR RI, honorer wajib diberi honor hingga 2024.

“Jadi, kita pastikan ada gaji untuk honorer. Untuk berapa bulannya kita lihat perkembangan dalam pembahasan bersama DPRD,” pungkasnya.