Ratusan Mahasiswa di Semarang Unjuk Rasa, Kecam Perilaku Nepotisme Jokowi yang Buka Jalan Pencapresan Gibran

SEMARANG, KOMPAS.com – Ratusan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Semarang berunjukrasa mengkritik sembilan tahun kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (25/10/2023).

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah mengecam perilaku nepotisme Jokowi yang disebut membukakan jalan bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk dapat maju sebagai cawapres dalam pemilu 2024.

Korlap Aksi Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, Aufa Atha Ariq menilai Jokowi menyalahgunakan kekuasaan dengan diketoknya putusan MK yang membolehkan putranya mendaftar cawapres.

Baca juga: Ganjar dan Gibran Berada di Kubu Berbeda, PKB Manfaatkan Celah Perpecahan Suara di Jateng

"Yang mana kedekatan antara Anwar Usman (adik ipar Jokowi) dan Presiden Jokowi (ayah Gibran) kemudian menjadikan kita bergerak. Kekecewaan kita menjadiakan menjadi satu amarah kita kepada Presiden Jokowi," tutur Aufa di sela aksi.

Aksi bertajuk "Jokowi Gagal! Kembalikan Kedaulatan Kepada Rakyat" ini dimulai pukul 14.40 WIB. Masa aksi juga membawa spanduk yang memuat tuntutan kepada pemerintah.

Meski berjalan tertib, demonstrasi sempat memanas di tengah orasi, hingga diwarnai aksi saling dorong. Aksi pun berakhir dengan mahasiswa membakar ban bekas.

Menurutnya Presiden Jokowi masih banyak hal yang harus diselesaikan. Para mahasiswa itu membawa 35 tuntutan yang dirangkum menjadi 5 tuntutan utama.

“Fokus utama kita adalah perbaikan aparat penegak hukum untuk kemudian kita fokus kepada pendidikan,” imbuhnya.

Pigaknya meminta reformasi aparat penegak hukum dan mencabut UU yang bermasalah. Lalu menuntut komponen hidup layak, mulai upah yang layak dan portal satu data Indonesia agar bantuan lebih efisian dan efektif. Kemudian mereka menuntut pemerintah bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Keempat mahasiswa ingin agar pemerintah menghentikan politasi praktis dalam tingkat pendidikan. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah mencabut UU Minerba dan melakukan reformasi agraria,” tegasnya.

Sementara berkaitan dengan isu strategis di Jateng, pihaknya menginginkan permasalahan pembangunan dan krisis iklim direspon pemerintas secara serius.

“Masalah desa Wadas, Kendeng, lalu banjir, dan permasalahan lain di Jateng itu harapannya segera diselesaikan,” pungkasnya.

Baca juga: Gibran Disorot karena Diguyur Proyek Pusat Selama Jadi Wali Kota Solo, Menteri PUPR Beri Penjelasan