Jumlah Tim Pengawas Sedikit, Bawaslu Babel Kerahkan Emak-emak Pantau Pemilu

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Jumlah tim pengawas di Kepulauan Bangka Belitung masih kalah jumlah dengan tim pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Sehingga dibutuhkan pengawasan partisipatif dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya yang potensial untuk melakukan pengawasan sekaligus mendongkrak jumlah pemilih adalah kelompok emak-emak atau aktivis perempuan.

"Kalangan perempuan punya peran di lingkungan keluarga dan ikut juga mengawasi keterwakilan perempuan dalam pemilu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung EM Osykar seusai warkshop pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di Pangkalpinang, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Sebut Pemilu sebagai Loyalitas 5 Tahunan, Ganjar Ungkap Kedekatannya dengan Prabowo dan Anies

Osykar mengungkapkan, peran masyarakat umum dibutuhkan untuk pengawasan karena terbatasnya jumlah tim pengawas Bawaslu.

Untuk Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup tujuh kabupaten/kota, tercatat sebanyak 4.000-an anggota tim pengawas.

Sementara tim teknis penyelenggara yang harus diawasi mencapai 39.000 orang dengan jumlah daftar pemilih lebih dari satu juta orang.

"Kalau lihat jumlah, hampir sembilan kali lipat yang harus diawasi, belum lagi jumlah pemilih kita. Mudah-mudahan penyelenggara bisa bekerja dengan baik," ujar Osykar.

Osykar berharap, partisipasi warga tidak hanya meningkatkan pemilih tapi juga ikut menjaga stabilitas keamanan.

"Selama ini Bangka Belitung kondusif dan aman, harus dijaga situasi keamanan ini," ujar dia.

Peserta yang dilibatkan dalam sosialisasi pengawasan kali ini seperti dari aktivis perempuan Cipayung, PKK, Aisyiyah dan PMI.

Penggiat Pemilu yang juga mantan anggota dewan kehormatan pemilu, Ida Budhiarti mengatakan, secara nasional jumlah pemilih perempuan paling banyak, yakni tercatat 102.588.719 pemilih, sementara laki-laki sebanyak 102.218.503 pemilih.

"Partisipasi perempuan dalam pemilu juga lebih tinggi dibanding laki-laki. Tapi faktanya di Senayan belum banyak keterwakilan perempuan," ujar Ida.

Ida mengingatkan, partisipasi pengawasan masyarakat termasuk dari kalangan perempuan diperlukan, karena pemilu merupakan kontestasi peralihan kekuasaan.

Agenda demokrasi lima tahunan itu bisa saja memicu konflik sehingga harus diawasi dan dicegah sejak awal.

Baca juga: Ada 416 TPS Khusus di Jatim Saat Pencoblosan Pemilu 2024

Pengurus Besar PB Kohati Nurmaida Saana mengatakan, pemilih perempuan harus melihat kandidat secara objektif berdasarkan visi-misi, bukan bentuk fisik.

"Jangan karena ganteng kemudian dipilih. Akhirnya nanti wassalam, progam dia sendiri yang jalan," ujar Nurmaida.

Nurmaida mengingatkan, laki-laki dan perempuan bukan rivalitas tapi sejajar dalam pemilu.

"Selama ini urusan perempuan terkesan domestik, sumur kasur dan dapur. Padahal perempuan bisa tampil dengan kapasitas yang dimiliki sehingga perlu forum dan perbaikan ekonomi," ujar Nurmaida.