12 Kelurahan di Kota Bima Dilanda Kekeringan, 21.103 Jiwa Terdampak Krisis Air

BIMA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat 12 kelurahan di lima kecamatan dilanda kekeringan di tengah musim kemarau ini.

Akibatnya, sebanyak 6.683 kepala keluarga (KK) dengan total 21.103 jiwa terdampak krisis air bersih.

BPBD bersama instansi terkait kini harus mendistribusikan 25.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana alam tersebut.

Baca juga: Kekeringan, 30 Desa di Dompu NTB Berisiko Krisis Air Bersih

"21.103 jiwa terdampak krisis air ini sesuai data yang masuk ke BPBD dari lurah," kata Analis Kebencanaan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima, Mirafuddin saat dikonfirmasi, Rabu (21/6/2023).

Mirafuddin mengatakan, ribuan jiwa terdampak krisis air di 12 kelurahan tersebut bukan saja pengaruh musim kemarau.

Pada beberapa kelurahan ada yang kekurangan air karena instalasi perpipaan milik PDAM yang rusak.

Menurut dia, BPBD bersama instansi terkait dan pihak swasta kini rutin mendistribusikan 25.000 liter air per harinya ke 12 kelurahan tersebut.

"Itu setiap hari kita distribusikan. Sumber airnya ada dari sumur bor di kantor BPBD," ujarnya.

Mirafuddin menyebutkan, 12 kelurahan yang mengalami krisis air tersebut antara lain Kelurahan Dara, Paruga, Melayu, Tanjung, Manggemaci, Sambinae, Sadia, Rontu, Kendo, Jatibaru Timur, Jatibaru Barat dan Kodo.

Baca juga: Seluruh Jabar Terancam Kekeringan, Paling Rawan Daerah Pantura

Sementara jumlah warganya yang terdampak tercatat 6.683 KK dengan total 21.103 jiwa.

Wilayah terdampak kekeringan ini, lanjut dia, masih berisiko terus meluas ke kelurahan lain di Kota Bima.

Pasalnya, menurut perkiraan BMKG musim kemarau yang mulai terjadi Mei kemarin akan memasuki fase puncak pada Agustus 2023.

"Potensi meluas kemungkinan besar masih ada, karena memang puncak kemarau ini diperkirakan Agustus," jelasnya.

Baca juga: Dilanda Kekeringan akibat El Nino, 1.200 Warga Cibenda Karawang Butuh Bantuan Air Bersih

Mirafuddin mengaku belum menemukan kendala berarti dalam proses pendistribusian air untuk warga terdampak.

Namun, sebagai langkah antisipasi meluasnya wilayah terdampak, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD NTB untuk bantuan anggaran pendistribusian air bersih.

"12 kelurahan ini sementara masih bisa ditangani oleh BPBD dan instansi terkait di daerah," kata Mirafuddin.