Pengamat Pariwisata Sebut Wacana Penghapusan WSBK Mandalika karena Kerugian Perlu Dikaji Ulang

MATARAM, KOMPAS.com - Anggota Tim Monitoring Evaluasi dan Akselerasi KEK Pariwisata Kemenparekraf, Taufan Rahmadi menilai wacana penghapusan kegiatan balap World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika perlu dikaji ulang.

"Ketika seorang direktur utama InJourney mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi kerugian KEK Mandalika itu dengan menghilangkan WSBK itu patut dipertanyakan, itu perlu untuk dikaji ulang," ujar Taufan Rahmadi yang juga merupakan pengamat pariwisata itu saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: Gubernur NTB Siap Ambil Alih Event WSBK jika MGPA Tak Sanggup

Tak lihat dari satu sisi

Menurut Taufan, melihat pariwisata tidak bisa secara parsial saja.

Terlebih membicarakan persoalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah menjelaskan bahwa semua lembaga kementerian harus mendukung keberlanjutan program-program di destinasi pariwisata superprioritas.

Baca juga: Anggap Pengelola Mandalika Tak Serius sampai Rugi Triliunan Rupiah, Gubernur NTB: Jangan Manja

"Ketika direktur utama InJourney mengatakan Mandalika mengalami kerugian, WSBK mengalami kerugian, MotoGP juga dianggap mengalami kerugian meski lebih sedikit ruginya dibanding WSBK, menurut saya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja," kata Taufan.

Menurut Taufan, keuntungan dari pariwisata yang terpenting adalah bergeraknya ekonomi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bukan hanya untuk segelintir orang saja, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di sekeliling kawasan pariwisata itu.

"Kita sama-sama tahu bagaimana dampak Covid-19 itu meluluhlantakkan kehidupan pariwisata tidak hanya saja di NTB, di Indonesia bahkan di dunia global. Ketika WSBK ada, ketika MotoGP ada, ketika kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ada, itu menjadi pembangkit dari pariwisata dan kehidupan ekonomi masyarakat," paparnya.

Menurut Taufan, gelaran WSBK dan MotoGP makin melejitkan nama Indonesia, khususnya NTB karena sorotan media nasional mapun internasional.

Tak hanya itu saja, ada rasa kebanggaan sendiri bagi masyarakat Indonesia lantaran NTB menjadi tuan rumah wisata olahraga kelas dunia

Di sisi lain, data BPS NTB mengatakan dengan adanya gelaran WSBK maupun MotoGP ini juga berdampak baik kepada industri penunjang pariwisata seperti UMKM, transprtasi, penginapan hotel di NTB hingga serapan tenaga kerja.

Baca juga: WSBK Mau Dihapus dari Mandalika, Bagaimana dengan MotoGP?

Pada April 2022 sampai April 2023, hunian hotel bintang naik 26,70 persen. Sedangkan untuk non-berbintang juga naik sebesar 18,73 persen dan termasuk juga lama menginap di hotel.

Di waktu yang sama juga kunjungan wisatawan ke NTB naik 11,11 persen dan membuat pertumbuhan ekonomi NTB naik 3,57 persen.

"Kita juga bisa tahu dari data BPS bahwa terjadi perputaran uang," katanya.

Butuh proses jika ingin untung

Menurut Taufan, jika terjadi kerugian maka itu bagian dari tantangan. Jika menginginkan untung, tentu membutuhkan waktu dan butuh proses.

Dia mengatakan apabila WSBK dicoret, pasti akan berdampak kepada serapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga akan mempengaruhi reputasi NTB sebagai destinasi pariwisata super prioritas, reputasi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara acara dunia ini dan reputasi Indonesia  di mata dunia internasional.

"Hal ini perlu untuk benar-benar dilihat bahwa opsi menghilangkan WSBK dan opsi selalu menyatakan Mandalika mengalami kerugian itu perlu dilihat bahwa sebenarnya kerugian itu dari sisi yang mana.  Saya yakin dengan adanya kolaborasi dengan adanya kita sama-sama bahwa solusi itu pasti ada," kata Taufan.

Pihaknya berharap, pemerintah harus memastikan bahwa InJourney berada di dalam koridor sesuai instruksi Presiden Jokowi yaitu mendukung pengembangan destinasi pariwisata superprioritas.

Tentunya dengan didukung perangkat infrastruktur, manajemen yang kuat, konsep yang kuat, dan sosialisasi yang kuat.

"Ingat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata ada 10 jumlahnya, jika ini dipandang rugi terus menurut saya akan berdampak kepada citra pengembangan KEK lain yang ada di Indonesia khususnya KEK Pariwisata," ungkap Taufan.