Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 1,154 Triliun untuk Tangani 3,86 Juta Penduduk Miskin Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan Rp 1,154 triliun untuk program pengentasan kemiskinan yang menyasar 3,86 juta penduduk miskin di Jateng.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan jumlah itu merupakan 10,98 persen dari total penduduk di Jateng.

"Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp 1,154 triliun," tutur Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu, Selasa, (13/6/2023).

Baca juga: Daftar Bacaleg DPD RI, Wagub Jateng Belum Mundur, Ini Alasannya

Rencananya alokasi anggaran ini bakal digunakan untuk tiga hal. Mulai dari mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sebesar Rp 708,51 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat miskin sebesar Rp 67,18 miliar, hingga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Rp 378,70 miliar.

Adapun program penanggulangan kemiskinan di Jateng diantaranya seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemasangan listrik, penyediaan sumber air bersih, pembuatan jamban, Kartu Jateng Sejahtera (KJS), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"Ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam penanganan maupun penyediaan dananya," lanjutnya.

Baca juga: Gibran Bakal Presentasikan Pengentasan Kemiskinan di Rakernas PDI-P Juni Mendatang

Pihaknya memaparkan, angka kemiskinan sempat melonjak tinggi pada 2020 mencapai 11,41 persen penduduk miskin di Jateng.

Kondisi ini juga disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sempat menumbangkan berbagai sektor, khususnya ekonomi.

Merespon hal itu, Pemprov Jateng lebih menggencarkan pengentasan kemiskinan melalui program-program reproduktif dan intervensi pada keluarga miskin. Walhasil per September 2022, kemiskinan di Jateng menurun hingga 10,96 persen.

Dengan jumlah anggaran saat ini pihaknya berkomitmen akan menargetkan penurunan angka kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2024 di angka 7,48 sampai 6,48 persen.

"Apabila digunakan strategi penanggulangan kemiskinan hanya berupa kes transfer dengan asumsi pendapatan penduduk miskin nol, maka dibutuhkan anggaran dalam satu tahun untuk intervensi pendapatan sebesar Rp 6,863 triliun," pungkasnya.