Atlet Difabel Bantul Kecewa Dapat Bonus Berbeda dengan Atlet Non-difabel

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Atlet difabel di bawah binaan National Paralympic Committee (NPC) Bantul berharap ada kesetaraan dalam bonus.

Koordinator Aksi Asep Kurniawan mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Bantul terkait bonus yang diberikan kepada 62 atlet yang berlaga Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) III DIY 2022.

Adapun rinciannya Rp 6 juta untuk peraih medali emas, Rp 3,5 juta untuk medali perak, Rp 1,5 juta untuk perunggu, serta Rp 500.000 untuk atlet Peparda yang tidak meraih medali.

Baca juga: Atlet NTB Peraih Medali PON Tuntut Diangkat Jadi PNS, Sebut Pemprov Pernah Janji

Selain itu, ada bonus mereka yang ikut ajang Asean Paragames di Solo.

Namun demikian, pihaknya merasa ada diskriminasi bonus untuk atlet non-difabel yang berlaga dalam Ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) 2022 memperoleh bonus yang lebih tinggi.

Pada ajang Porda DIY 2022, Pemkab Bantul memberikan bonus sebesar Rp 15 juta untuk peraih medali emas, Rp 7,5 juta untuk medali perak, dan Rp 2,5 juta untuk medali perunggu.

"Apresiasi Pemerintah Kabupaten Bantul belum tercermin kesetaraan yang diberikan kepada atlet difabel. Hal ini terlihat dari diskriminasi dan pembedaan dalam hal pemberian bonus," kata Asep kepada wartawan di Bantul. Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Jatim Bidik 21 Medali Emas di Peparnas Papua, 71 Atlet Difabel Siap Bertanding

Apalagi, di daerah lain seperti Kulon Progo dan Gunungkidul tidak ada perbedaan. Bahkan, lebih banyak yang diberikan dibanding dengan Bantul.

Asep mengatakan, Bantul meraih gelar juara umum ketiga kalinya dalam Peperda.

"Karena itu, NPC Bantul menuntut kesetaraan hak atlet difabel Bantul," kata dia.

Ketua NPC Bantul Yulianto menambahkan, Bantul juga sudah memiliki regulasi tentang difabel, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Difabel yang setara.

"Kami menuntut hak untuk disetarakan dengan atlet non-difabel. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk Kabupaten Bantul, dan hasilnya sudah nyata. Kami juara umum untuk yang ketiga kalinya," kata dia.

"Mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul masih membedakan kami dengan atlet non-difabel?" ucap Yulianto

Pihaknya hari ini menggelar aksi mendatangi gedung Pemkab Bantul dan kantor DPRD Bantul menuntut kesetaraan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budi Raharja menyampaikan, kesetaraan upaya ini akan menjadi perhatian dari Pemkab Bantul.

Namun demikian, karena APBD sudah berjalan dan bonus sudah diberikan sehingga ke depan akan diperhatikan.

Nantinya akan ada tim dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan kajian penyetaraan.

"Ada tim dan Disdikpora sudah mendesain berikutnya nanti ada kesetaraan dalam pemberian bonus. Upaya itu sudah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai respon keseataraan bonus atlet difabel dan non-difabel yang harus diterima," kata Sekda.