Soal Tambang Ilegal, Ganjar: KPK dan Bareskrim Saya Minta untuk Turun

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan serius untuk memberantas tambang ilegal yang ada di wilayahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk pemberantasan tambang ilegal tersebut telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri.

"Jadi KPK dan Bareskrim ini saya minta untuk turun, agar kita juga serius. Ini kita akan turunkan kekuatan penuh untuk mengatasi itu, agar tidak terjadi lagi," jelasnya usai launching Desa Antikorupsi di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Ganjar Ungkapkan Tak Disukai Teman karena Minta Mereka Mengurus Izin Tambang Galian C

Menurut Ganjar, salah satu cara untuk memberantas tambang ilegal dengan memasang atau memberitahukan nomor kontak yang bisa dihubungi.

"Nomor tersebut harus yang mudah diakses, ini cara menunjukkan kita serius. Jadi kalau ada laporan soal tambang ilegal, langsung tindaklanjuti," paparnya.

Lebih lanjut Ganjar mengungkapkan tembang ilegal bisa diberantas dengan penindakan dan edukasi.

"Penindakan ini untuk yang bandel, hukum. Edukasi untuk yang mau berubah," jelasnya.

Soal tambang ilegal ini mengemuka setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melalui akun Twitter-nya menyebut adanya beking kuat. Cuitan itu merespons netizen yang mengadu soal tambang ilegal di Klaten.