Sultan Bakal Gelontorkan Danais hingga Rp 1 Miliar Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kalurahan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) rencanakan memberikan Dana Keistimewaan (danais) di tiap kalurahan (desa) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di tingkat kalurahan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pertumbuhan ekonomi di DIY ke depan akan difokuskan di kabupaten, sehingga tiap kecamatan dapat tumbuh.

Sultan menambahkan, masyarakat di kalurahan atau desa ini masih menganggap jika mencari pekerjaan harus pergi dari desa dan pindah ke kota karena lapangan pekerjaan yang dinilai terbuka.

Tetapi, pada tahun 2009, terjadi permasalahan ekonomi dunia dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Tersangka Kasus Robot Trading NET89 Kecelakaan di Tol Solo-Semarang, Tewas di Lokasi

"Peristiwa 2009 mengalami permasalahan keuangan sebagian pulang karena PHK, bagitu pandemi juga pulang lagi karena PHK. Kami sepakat pertumbuhan ekonomi bukan di kabupaten," ujar Sultan, pada Rabu (16/11/2022).

Sultan mencontohkan, sudah ada beberapa kalurahan yang telah sukses mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan seperti di Gedangsari, Breksi, dan Mangunan.

"Bapak ibu (Lurah) bisa belajar dari kalurahan-kalurahan itu," kata dia.

Sultan menuturkan, danais nantinya bisa digunakan untuk menyewa tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan oleh kelompk-kelompok miskin atau masyarakat yang menganggur.

Tanah kas desa dapat dimanfaatkan oleh warga yang masih menganggur untuk bertani atau membuka parikanan seperti budidaya ikan lele.

Baca juga: Puskesmas Berbah Disebut Tak Tolong Korban Kecelakaan, Dinkes DIY: Dokter ke Mana Saat Itu

"(Danais) untuk menyewa tanah kas desa, untuk kelompok orang miskin atau yang nganggur. (Bisa) bertani, dana keistimewaan kan sifatnya pemberdayaan masyarakat," ujar dia.

Disinggung terkait kemungkinan dilakukan penyelewengan oleh oknum lurah, Sultan menyampaikan bahwa penyelewengan masih bisa terjadi, sehingga dibutuhkan pengawasan atau kontrol sistem manajemen yang dibangun.

"Wong nyelewengke (orang menyelewengkan) itu pasti lebih rapat daripada yang tidak. Tapi, itu kan harus dihindari (penyelewengan) makanya sekarang lurah kita tindak supaya dana desa tiap tahun jangan ada penyimpangan," ujar Sultan.

Sultan menambahkan, tiap kalurahan nanti dapat mengakses danais hingga Rp 1 miliar.

"Rp 1 miliar kali sekian kalurahan daripada nanti itu yang diselewengkan sekarang saya tindak dulu (lurah nakal) sehingga mereka punya pertimbangan," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Booster Masih 44 Persen, Tim Percepatan Vaksin Covid-19 DIY Segera Jemput Bola

Kepala Bapeda DIY Beny Suharsono menambahkan, untuk mengakses danais, dibutuhkan peran aktif dari pihak lurah karena dalam mengakses danais dibutuhkan pengajuan program terlebih dahulu.

"Jadi, harus mengajukan program ke kami dulu nanti baru disetujui baru dana itu turun. Tidak semua kalurahan mendapatkan nominal yang sama, tapi Rp 1 miliar pada posisi tertentu dapat kan," ucap dia.

Dia menambahkan, kalurahan harus detail dalam merancang kebutuhannya melalui proposal yang sudah didiskusikan antara yang membutuhkan dan pemberi.

"Program kan di rencana kalurahan muncul," ujar dia.