Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Mamuju Akan Naik Jadi Rp 13 Juta Per Bulan

MAMUJU, KOMPAS.com - Tunjangan transportasi anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akan mengalami kenaikan. Kebijakan ini sebagai imbas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Mamuju Nurida mengatakan bahwa usulan kenaikan ini sudah dirapatkan bersama anggota dewan di kantor DPRD Mamuju, Jumat (21/10/2022). Dalam usulan tersebut, anggota DPRD Mamuju akan menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 13.575.000 per bulan dari yang sebelumnya sebesar Rp 10.500.000.

"Iya jadi sudah dalam bentuk draft. Rencana kenaikan tunjangan perumahan dan biaya transportasi. Ini juga imbas dari kenaikan BBM," kata Nurida kepada Kompas.com melalui telepon, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Kesal Anggotanya Malas Rapat, Ketua DPRD Banjar Segel Ruang Paripurna

Nurida menambahkan bahwa kenaikan tunjangan ini juga mengacu pada Peraturan Bupati No.18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan DPRD dan Tunjangan.

Dia mengatakan bahwa tunjangan transportasi anggota DPRD Mamuju terakhir mengalami kenaikan pada 2017 lalu.

Namun Nurida menjelaskan bahwa pengajuan ini masih akan diteruskan ke Kemenkumham yang akan mengharmonisasi usulan ini. Termasuk Peraturan Bupati No.18 Tahun 2017 tersebut.

"Jadi setelah diharmonisasi di Kemenkumham baru diteruskan ke biro (Pemprov). Lamanya itu biasanya 15 hari di Kemenkumham lalu, 10 hari di biro," ujar Nurida.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Mamuju Masram Jaya mengatakan bahwa dasar kenaikan tunjangan tersebut sudah sangat jelas karena mengacu pada Peraturan Bupati No.18 Tahun 2017

Kenaikan tunjangan yang nilainya sekitar Rp 3 juta itu, kata Masram, berdasarkan survei dari tim yang dibentuk dari Pemkab.

Namun dia mengatakan bahwa usulan kenaikan itu masih belum pasti lantaran Kemenkumham masih akan mengharmonisasi Peraturan Bupati No.18 Tahun 2017 itu.

"Kalau kemudian kajian dan pertimbangan dari Pemda belum waktunya ada kenaikan ya bisa jadi," kata Masram kepada Kompas.com.

Terkait suara protes yang muncul sewaktu wacana kenaikan ini diusulkan, Legislator asal PAN ini memaklumi hal tersebut. Menurut dia, hal itu akan tetap menjadi evaluasi untuk dia sebagai anggota dewan.

"Ini juga mestinya menjadi evaluasi dan cambuk bagi legislator Mamuju agar lebih produktif dalam menjalankan ke 3 fugsinya [legislasi, pengawasan dan budgeting]," ujar Masram.