Pengamat Sebut Kasus Pungli BLT BBM Cermin Aspek Institusionalisasi Belum Tertata dengan Baik

KOMPAS.com - Bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 600.000 per penerima sedang disalurkan kepada 8,17 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan pertama akan cair pada September 2022. Sementara bantuan kedua baru akan diberikan pada Desember 2022.

"Pemberian ini akan kita berikan 150.000, empat kali, namun kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp 300.000," ujar Risma dalam konferensi pers, dikutip dari KompasTV, Selasa (6/9/2022).

Namun ternyata masih ada penyelewengan BLT yang terjadi di sejumlah wilayah.

Beberapa kasus tersebut melibatkan perangkat desa seperti kepala dusun (kadus) dan kepala desa (kades), yang memotong Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per warga penerima.

Tanggapan pengamat

Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin mengatakan, dengan adanya kasus pemotongan atau pungli dari berbagai pihak termasuk aparat pemerintah mencerminkan beberapa penyebabnya.

Baca juga: 3 Kasus Dugaan Pungli BLT BBM, Disunat dari Rp 20.0000 hingga Rp 50.000 Per Warga

Selain karena moral hazard atau risiko moral, yang memperlihatkan bobroknya moral pejabat, tata kelola yang tidak tepat sasaran dan tidak efisien, pungli juga terjadi karena aspek institusionalisasi yang belum tertata dengan baik.

"Sehingga masih memungkinkan munculnya sikap-sikap mencari keuntungan sendiri (opportunistic behavior), sikap ikut menang (free rider), risiko moral (moral hazard) dan sejenisnya," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menggelontorkan BLT BBM ini seperti kebijakan "pelipur lara" alih-alih menyelesaikan akar permasalahannya.

"Kenaikan harga BBM tidaklah bisa disandarkan semata karena persoalan kenaikan harga di pasar dunia, tetapi juga terkait dengan persoalan tata niaga termasuk distribusi," ujarnya, Kamis (22/9/2022).