Papua Punya Lebih Dari 500 Landasan Terbang, Sebagian Besar Rawan Gangguan Keamanan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kondisi geografis Provinsi Papua yang bergunung dengan ketinggian mencapai 3.500 meter di atas permukaan laut (MDPL) membuat kebutuhan moda transportasi udara sangat tinggi. Di sisi lain, masih banyak kawasan di Papua yang belum terhubung akses transportasi darat.

Dengan kondisi tersebut, Papua memiliki landasan terbang paling banyak di Indonesia, jumlahnya lebih dari 500 unit.

Namun, sebagian besar landasan terbang masih berstatus perintis yang belum teraspal sehingga hanya sedikit pilot yang berani mendaratkan pesawat di lokasi tersebut.

Ditambah lagi, di sebagian daerah pegunungan Papua terdapat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beberapa kali menembaki pesawat yang akan mendarat.

Baca juga: Gempa M 7,5 Guncang Papua Nugini Terasa hingga Jayapura, BMKG Ingatkan Potensi Gempa Susulan

Hal ini yang kemudian menjadi perhatian Ikatan Pilot Indonesia (IPI) hingga akhirnya menggelar Coffe Morning dengan para stakeholder terkait, mulai dari TNI AU, Airnav hingga Badan Intelijen Negara (BIN), di Jayapura, Sabtu (10/9/2022).

Penerbangan jadi kebutuhan pokok di Papua

Ketua IPI Rama Noya menyampaikan, layanan penerbangan, khususnya penerbangan sipil di wilayah pegunungan Papua menjadi misi kemanusiaan bagi para pilot dan maskapainya.

Masih banyaknya daerah yang hanya bisa didatangi dengan jalur udara membuat seluruh kebutuhan masyarakat harus dikirim menggunakan pesawat terbang.

Karenanya, Rama menegaskan, faktor keamanan menjadi sangat penting agar para pilot dapat terbang dengan aman dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

"Penerbangan sipil di Papua ini adalah kemanusiaan, kita membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memenuhi kebutuhan, menjaga kesehatan, karena itu kita ingin pelayanan kepada masyarakat ini tidak terganggu dan pilot serta penerbangan adalah aset masyarakat Papua, kita harus jaga bersama-sama," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemilik SAM Air Wagus Hidayat yang menyatakan bahwa dunia penerbangan perintis di Papua kerap mendahulukan faktor kemanusiaan dibanding sisi bisnisnya.

Tidak jarang mereka harus terbang ke wilayah yang tidak memiliki infrastruktur penerbangan yang lengkap, bahkan tidak ada sama sekali, karena harus menjemput warga yang sakit.

"Kami melayani penerbangan ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga kemanusiaan. Kalau ada yang menghubungi lewat radio bahwa ada orang sakit yang butuh dijemput, malah mereka (pilot) disandera, ini suatu hal yang tidak manusiawi," tuturnya.

Ia berharap para penerbang perintis di Papua bisa mendapat jaminan keamanan agar mereka dapat bertugas dengan nyaman.

Banyak bandara tidak aman

Ikatan Pilot Indonesia (IPI) mencatat, setidaknya para penerbang di Papua sudah mendarat di 500 landasan yang sebagian besar berada di wilayah pegunungan.

Hanya sebagian kecil dari 500 lapangan terbang yang telah memiliki perangkat pendukung hingga aparat keamanan, sehingga faktor keselamatan para pilot tidak terjamin ketika akan mendarat.

Hal ini pun diakui oleh TNI AU yang juga terkendala dari berbagai hal sehingga tidak dapat mengamankan seluruh bandara di Papua.

"Banyak sekali bandara yang belum ada pengamanannya, tadi saja disampaikan ada sekitar 500 bandara di Papua, tapi dari 500 itu kita bisa pilih-pilih, mana yang tingkat kerawanannya paling tinggi itu yang akan diisi oleh keamanan," ujar Danlanud Silas Papare Marsekal Pertama Pnb Mochamad Dadan Gunawan.

Dari sisi personel, Dadan menyebut penempatan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang biasa bertuga di bandara-bandara, juga masih sangat terbatas.

Istimewa Salah satu kondisi bandara perintis di wilayah pegunungan, Papua

"Sekarang kami hanya mengisi (Kopasgat) sebanyak 12 pos untuk pengaman bandara wilayah setempat," ucapnya.

Jumlah personel Kopasgat yang telah ditempatkan pun belum memadai bahkan jauh dari ideal.

Dadan menyebut jumlah ideal yang ditempatkan dalam setiap pos adalah 30 personel, namun realita yang ada masih jauh dari data ideal.

"Idealnya untuk di bandara itu 30 personel atau pos untuk pengamanan wilayah bandara, sekarang ada yang diisi hanya 10 orang ada yang 20 orang," tuturnya.

Dengan diskusi yang diselenggarakan IPI di Jayapura, Dadan berharap akan ada tindak lanjut yang bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan juga Mabes TNI.

"Keamanan adalah hal yang sangat penting di dunia penerbangan, para penerbang ini bagaimana mau masuk ke satu daerah kalau tidak aman. Setelah diskusi ini, tentu kami sebagai pelaksana bukan penentu kebijakan, nanti dari IPI akan meneruskan ke Kementerian Perhubungan yang mungkin akan diteruskan lagi ke atasan kami di Mabes TNI," kata Dadan.

Bandara paling rawan

Situasi keamanan di sebagian wilayah pegunungan Papua belum kondusif karena keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang juga kerap menyasar pesawat terbang perintis.

Lanud Silas Papare mencatat sejak Januari hingga Agustus 2022, ada tujuh kali aksi kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB di kawasan bandara.

Bandara Aminggaru di Kabupaten Puncak, lalu Bandara Oksibil, dan Bandara Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, menjadi kawasan terbang paling berbahaya karena rawan aksi penembakan.

Karenanya Ikatan Pilot Indonesia (IPI) meminta aparat keamanan dan pemerintah memberi atensi terhadap hal tersebut agar keamanan para penerbang yang bertugas di wilayah pedalaman bisa terjamin.

"Ada 12 titik yang rawan, salah satunya Kenyam. Itu mungkin bisa jadi perhatian dari pihak otoritas," ucap Ketua IPI Rama Noya.

Penempatan aparat keamanan di bandara-bandara pedalaman dipandangnya sangat penting karena oara pilot yang akan mendarat di landasan tertentu bisa memperoleh informasi mengenai situasi terkini di lokasi yang akan dituju.

"Paling tidak kalau ada lokasi yang dianggap merah (rawan) seharusnya diberitahukan kepada pilot atau operator, harus ada kepastian bahwa memang lapangan terbang tersebut ditutup kalau tidak aman," tuturnya.

Baca juga: Koalisi Sipil Kembali Desak Jokowi Hentikan Pendekatan Militer di Papua

Wagus Hidayat sebagai pemilik SAM Air yang kerap melayani rute penerbangan perintis di pegunungan Papua juga menyampaikan hal yang sama.

Ia memberi perhatian khusus untuk Bandara Kenyam, Nduga, yang hingga kini belum dijaga oleh Kopasgat, sementara wilayah itu tergolong sangat rawan aksi KKB.

"Kami dari operator meminta, khususnya kepada TNI AU, bisa menempatkan Kopasgat di lapangan terbang yang ada di pedalaman. Karena seperti di Ilaga jam operasionalnya hanya dari jam 06.00 sampai 12.00 WIT, tapi ada penempatan Kopasgat di sana, sedangkan di Bandara Kenyam jam terbangnya bisa sampai sore tapi tidak ada penempatan pasukan di sana," ungkapnya.