Tolak Kenaikan Harga BBM, Anggota DPRD Salatiga Bentangkan Kertas di Depan Mahasiswa

SALATIGA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga Nono Rohana membentangkan kertas berisi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menerima audensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Kertas tersebut dibentangkan di dalam Ruang Paripurna DPRD Kota Salatiga, Kamis (8/9/2022).

Menurut Nono, kertas tersebut adalah sikap resmi dari Fraksi PKS Kota Salatiga.

"Kita dari PKS memang menyatakan menolak kenaikan harga BBM karena itu membebani rakyat," tegasnya.

Baca juga: Ribuan Orang di Semarang Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM, Konvoi Menuju Kantor Gubernur Jateng

Menurut Nono, setelah masa pandemi Covid-19 ekonomi rakyat belum pulih. Sehingga pilihan kharga BBM sangat tidak tepat.

"Saat ini adalah masa-masa kebangkitan ekonomi setelah Covid-19, tapi dengan keputusan menaikan harga BBM akan kembali membuat ekonomi terpuruk," terangnya.

Baca juga: 340.921 KPM di DIY Bakal Terima BLT BBM, Dinsos: Ini Penebalan Bansos

Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Salatiga Muhamad Ichsan Hidayat mengatakan penetapan kenaikan harga BBM sangat berdampak.

"Bagi masyarakat menengah ke bawah, hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia," terangnya.

Selain itu juga mengganggu perputaran roda ekonomi nasional.

Karena hal tersebut, PMII menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," kata Ichsan.

Untuk Pemkot Salatiga, lanjutnya, harus turun ke masyarakat memastikan pembagian bantuan tepat sasaran.

"Ini untuk memberi jaminan kepada masyarakat terdampak agar merasakan bantuan yang tepat," jelasnya.