Ke Mana Kuota BBM untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat?

MANOKWARI, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mempertanyakan penyimpanan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Pasalnya, daerah yang pernah dikunjungi Presiden Jokowi tahun 2019 itu hingga kini disebut belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Tidak ada (SPBU) di Pegaf atau belum ada," kata Yosak Saroi, seorang Pemuda asal Kabupaten Pegunungan Arfak, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Anggota DPRD Palembang Pemukul Wanita di SPBU Resmi Dipecat Gerindra

Dia mengatakan, selama ini warga membeli BBM di Pegaf di penjual eceran dengan harga Rp 30.000.

"Yang ada hanya eceran Rp 30.000 per satu botol full," ucapnya.

Kapolres Pegunungan Arfak Komisaris Polisi (Kompol) Isaac Koko Hosio membenarkan bahwa di daerah itu belum ada SPBU.

"Belum ada, yang ada hanya APMS (agen premium dan minyak solar)," tutur Kompol Hosio seraya mengatakan bahwa setiap suplai BBM ke daerah terdapat BBM subsidi.

Muhammad Bisma Abdillah, Sales Branch Manager Rayon II Papua Barat, saat dikonfirmasi pada Jumat mengatakan, pemberian kuota BBM bagi Kabupaten Pegaf disalurkan ke SPBU di Anggi, ibu kota kabupaten itu.

"Ada SPBU di Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Setiap tahun diberikan kuota BBM," ucap Bisma ketika dikonfirmasi secara terpisah.

Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Sopir Angkot di NTT: Tarif Penumpang Ikut Naik

Menurut dia, alokasi BBM untuk daerah itu diberikan per tahun, kemudian diatur sehingga setiap bulan disuplai beberapa ke SPBU.

"Alokasinya diberikan per tahun nanti kemudian diatur perbulannya berapa yang disuplai dari Pertamina Manokwari," ucapnya.

Dia enggan menyebut berapa jumlah kuota BBM untuk daerah tersebut.

"Untuk (besaran) kuota tidak bisa saya sebutkan, mungkin Mas juga tahu terkait kuota ini tidak bisa disebarkan ke publik. Perhitungan alokasi ini kan sudah dihitung BPH Migas, kurang atau lebihnya balik lagi ke BPH Migas karena Pertamina hanya operator," ungkapnya.

Selain besaran kuota, Bisma enggan menyebut pihak ketiga yang mengelola SPBU di daerah itu.

"Tidak bisa disebarluaskan juga, Mas," katanya.

Edi Mangun, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Regional Papua Maluku mengaku, SPBU Kompak satu harga.

"Ada SPBU Kompak satu harga yang diresmikan bersama SPBU Kompak di Yahukimo tahun 2016, tetapi bentuknya bukan seperti SPBU reguler karena tidak ada mobil tangki yang bisa tembus ke sana," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat malam.

Ditanya soal besaran kuota, Edi mengaku tidak hafal datanya. Ia meminta agar menanyakan langsung kepada pemerintah daerah karena mereka yang mempunyai kuota. 

Sebelumnya, hal serupa dipertanyakan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor. Menurut dia, sasaran penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Pegunungan Arfak selama ini ke mana.

Sebab, belum ada SPBU di wilayah tersebut, sedangkan pengisian BBM subsidi dilakukan di Manokwari.

"Dalam paparan tadi cukup besar juga kuota BBM subsidi untuk Pegaf, saya ada minta penjelasan soal ini dengan Pertamina, tetapi belum diberikan jawaban jelas," kata Wonggor kepada awak media usai pertemuan dengan pihak PT Pertamina dan para manajer SPBU beberapa waktu lalu di Manokwari.

Untuk itu, ia meminta agar suplai kuota BBM untuk Pegaf perlu ditinjau kembali oleh PT Pertamina dan harus diawasi ketat Polda Papua Barat.

"Karena jika berbicara kebutuhan masyarakat Pegaf juga masih ada juga yang mengambil BBM subsidi di Manokwari," ucap dia. 

Maka dari itu, ia meminta agar penyaluran BBM di Pegaf harus diawasi ketat, termasuk di lokasi penambangan emas ilegal.

"Kita tidak curigai, tetapi jangan sampai kuota BBM subsidi itu lari ke kebutuhan penambangan. Ini kan menyalahi aturan," tandasnya.

Ia pun mempertanyakan dari mana para penambang emas ilegal memperoleh BBM untuk beroperasi. Apalagi dalam melakukan aktivitasnya, diduga menggunakan alat berat.

"Ini menjadi pertanyaan DPR Papua Barat, setahu saya belum ada SPBU di Pegaf meskipun dikatakan Pertamina bahwa SPBU satu harga itu ada. Kalau PMS benar ada, tapi itu kuotanya terbatas. Sementara kuota untuk Pegaf sangat tinggi," tandas Wonggor.