Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Kepri: Saya Minta Pak Mahathir Mohamad Kembali Pelajari Kedaulatan Negara

Kompas.com - 21/06/2022, 18:33 WIB
Hadi Maulana,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com– Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi pernyataan kontroversial yang dilontarkan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Mahathir meminta Pemerintah Malaysia seharusnya mengklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau.

Menurut Ansar, Mahathir harus kembali mempelajari konsep kedaulatan negara.

“Jujur saya kecewa dengan statement yang dikeluarkan Pak Mahatir, seharusnya sekelas Pak Mahathir mengerti mengenai kedaulatan sebuah Negara," kata Ansar seraya tersenyum ditemui di Golden View Hotel, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Mahathir: Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau dan Singapura

Ansar menegaskan sampai kapan pun Kepri adalah bagian kedaulatan dari Indonesia.

"Kepri adalah bagian Indonesia, pulau terdepan di Indoensia. Provinsi ke-32 di Indonesia dan Malaysia adalah Malaysia," tegas Ansar.

Sebelumnya, Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepri sebagai bagian dari Tanah Melayu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Mahathir karena menurutnya Singapura dan Kepri adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Statement kontroversi ini juga akhirnya mendapat tanggapan dari Kantor Staf Presiden RI, yang dijelaskan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani yang mengatakan apa yang diungkapkan Mahathir Mohamad perlu dikonfirmasi lagi, apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia.

Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi.

Baca juga: Mahathir: Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau dan Singapura

Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Beras di Babel Naik, Satgas Pangan: Dipengaruhi Stok Cipinang

Harga Beras di Babel Naik, Satgas Pangan: Dipengaruhi Stok Cipinang

Regional
Tahanan Narkoba Polda Kalsel Diduga Dianiaya Petugas, Alami Patah Kaki dan Dioperasi

Tahanan Narkoba Polda Kalsel Diduga Dianiaya Petugas, Alami Patah Kaki dan Dioperasi

Regional
Sandiaga Pastikan Koalisi Ganjar-Mahfud Masih Solid Kawal Perhitungan Suara

Sandiaga Pastikan Koalisi Ganjar-Mahfud Masih Solid Kawal Perhitungan Suara

Regional
Jaksa Bekukan Aset Tersangka Korupsi Pajak Lampu Jalan Lhokseumawe

Jaksa Bekukan Aset Tersangka Korupsi Pajak Lampu Jalan Lhokseumawe

Regional
Ketua PPS Kayong Utara Pakai Honor KPPS untuk Judi Slot, Sebut Uang Rp 82 Juta Hilang

Ketua PPS Kayong Utara Pakai Honor KPPS untuk Judi Slot, Sebut Uang Rp 82 Juta Hilang

Regional
KPU Luwu Ganti 3 Orang Anggota KPPS karena Coblos Lebih dari 1 Surat Suara

KPU Luwu Ganti 3 Orang Anggota KPPS karena Coblos Lebih dari 1 Surat Suara

Regional
Pria Curi Cabai di Kediri Divonis 7 Hari Penjara, Ternyata Baru Bebas Bersyarat Kasus Pencabulan

Pria Curi Cabai di Kediri Divonis 7 Hari Penjara, Ternyata Baru Bebas Bersyarat Kasus Pencabulan

Regional
PSU di TPS Cirebon, Pemilih Turun 39 Persen, KPPS Panggili Pakai Pengeras Suara

PSU di TPS Cirebon, Pemilih Turun 39 Persen, KPPS Panggili Pakai Pengeras Suara

Regional
BKSDA Pasang Dua Kandang Jebakan di Lokasi Petani Diterkam Harimau

BKSDA Pasang Dua Kandang Jebakan di Lokasi Petani Diterkam Harimau

Regional
Buntut Hilangnya 230 Surat Suara Presiden, TPS di Cimahi Gelar Pencoblosan Ulang

Buntut Hilangnya 230 Surat Suara Presiden, TPS di Cimahi Gelar Pencoblosan Ulang

Regional
Tak Terima Istrinya Dilecehkan, Pria di Semarang Tusuk Kakak Ipar

Tak Terima Istrinya Dilecehkan, Pria di Semarang Tusuk Kakak Ipar

Regional
Pilu, Balita di Tulungagung Tewas Diracun Sang Ibu, Pelaku Coba Bunuh Diri

Pilu, Balita di Tulungagung Tewas Diracun Sang Ibu, Pelaku Coba Bunuh Diri

Regional
Polda Sebut Gadis Asal Sumbar yang Dibuang di Ancol Alami Trauma

Polda Sebut Gadis Asal Sumbar yang Dibuang di Ancol Alami Trauma

Regional
Setelah Pemilu, Harga Beras di Bima Tembus Rp 18.000 Per Kg

Setelah Pemilu, Harga Beras di Bima Tembus Rp 18.000 Per Kg

Regional
Minibus Angkut Penumpang Terguling Usai Bertabrakan di Salatiga, 2 Tewas dan 12 Luka-luka

Minibus Angkut Penumpang Terguling Usai Bertabrakan di Salatiga, 2 Tewas dan 12 Luka-luka

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com