Kompas.com - 06/06/2022, 12:13 WIB

PADANG, KOMPAS.com-Sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat belum bisa diberikan dana bagi hasil (DBH) pajak tahun 2022 karena dalam melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan pelat merah.

Daerah tersebut adalah Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Mentawai, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Limapuluh Kota, Payakumbuh, Agam, dan Dharmasraya.

"Baru tujuh daerah yang melunasi kewajibannya sehingga diberikan dana bagi hasil pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar Maswar Dedi kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: ASN di Solo Dilarang Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik, tapi Boleh Dibawa Pulang

Maswar merinci tujuh daerah itu adalah Kabupaten Sijunjung dan Tanah Datar, Kota Solok, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Sawahlunto.

DBH nilainya bervariasi, mulai Rp 4 miliar hingga Rp 7 miliar, sesuai jumlah penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di daerah.

Menurut Maswar Dedi, salah satu faktor utama pemerintah kabupaten dan kota belum melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan pelat merah karena adanya pandemi Covid-19.

Pandemi membuat anggaran pemerintah daerah tersedot untuk penanggulangan wabah tersebut.

"Namun sekarang mita dorong agar mereka melunasi sehingga DBH bisa kita bagikan," jelas Maswar Dedi.

Baca juga: Jaksa Bengkulu Sita Kendaraan Dinas Dikuasai Mantan Pejabat Selama 20 Tahun

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pemerintah daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan ini.

"Sulit kita mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak kendaraannya, sementara pemerintah daerah ternyata seringkali terlambat dalam membayarkan pajak plat merah," ujar Supardi.

Supardi mengimbau agar kabupaten dan kota segera membayarkan pajak kendaraan dinas pelat merah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Apalagi sejak pandemi Covid-19, jumlah APBD Sumbar menurun cukup jauh dari awalnya sekitar Rp 7,6 triliun menjadi Rp 6,5 triliun.

"Pendapatan dari pajak diharapkan bisa meningkatkan PAD hingga APBD kembali naik," kata Supardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama 10 Tahun Petugas 'Cleaning Service' SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Selama 10 Tahun Petugas "Cleaning Service" SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Regional
Perajin asal Tuntang Ketiban Rezeki Usai Pameran di Madrid, 2.000 Sandal Eceng Gondok Dipesan Pasar Eropa

Perajin asal Tuntang Ketiban Rezeki Usai Pameran di Madrid, 2.000 Sandal Eceng Gondok Dipesan Pasar Eropa

Regional
Hukuman Anak Alex Noerdin Dikurangi 2 Tahun Usai Menang Banding, KPK Ajukan Kasasi ke MA

Hukuman Anak Alex Noerdin Dikurangi 2 Tahun Usai Menang Banding, KPK Ajukan Kasasi ke MA

Regional
Perahu Ketinting Berpenumpang 9 Orang Terbalik di Asmat, 1 Korban Tewas, 1 Masih Hilang

Perahu Ketinting Berpenumpang 9 Orang Terbalik di Asmat, 1 Korban Tewas, 1 Masih Hilang

Regional
Dipasung karena Sering Mengamuk, Seorang Remaja ODGJ di Purwokerto Dibebaskan

Dipasung karena Sering Mengamuk, Seorang Remaja ODGJ di Purwokerto Dibebaskan

Regional
Speedboat BPBD Balikpapan Terbakar Saat Isi BBM, Satu Anggota Alami Luka Bakar

Speedboat BPBD Balikpapan Terbakar Saat Isi BBM, Satu Anggota Alami Luka Bakar

Regional
Korupsi Bansos, Pendamping PKH di Tangerang Banten Divonis 2 Tahun Penjara

Korupsi Bansos, Pendamping PKH di Tangerang Banten Divonis 2 Tahun Penjara

Regional
Siswi Kelas 3 SD Diduga Dicabuli Gurunya Sebulan Lalu, Polisi Belum Tangkap Pelaku

Siswi Kelas 3 SD Diduga Dicabuli Gurunya Sebulan Lalu, Polisi Belum Tangkap Pelaku

Regional
Komnas HAM Duga Aksi Pelaku Mutilasi Mimika Bukan yang Pertama

Komnas HAM Duga Aksi Pelaku Mutilasi Mimika Bukan yang Pertama

Regional
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

Regional
Anggota Polisi Terlibat Kasus Penimbunan BBM Ilegal, Kapolda Sumsel: Saya Tak Sungkan Memecatnya

Anggota Polisi Terlibat Kasus Penimbunan BBM Ilegal, Kapolda Sumsel: Saya Tak Sungkan Memecatnya

Regional
Taktik 'Cleaning Service' SPBU Curi BBM Subsidi 10 Tahun, Terakhir Rekayasa MyPertamina

Taktik "Cleaning Service" SPBU Curi BBM Subsidi 10 Tahun, Terakhir Rekayasa MyPertamina

Regional
 Jika Tak Berizin, Polisi akan Tertibkan Tambang Emas di Kotabaru yang Tewaskan 6 Orang

Jika Tak Berizin, Polisi akan Tertibkan Tambang Emas di Kotabaru yang Tewaskan 6 Orang

Regional
Mengenal Lemper, Panganan dari Beras Ketan, Latar Belakang dan Filosofi

Mengenal Lemper, Panganan dari Beras Ketan, Latar Belakang dan Filosofi

Regional
Itjen Kemendagri Perintahkan Pemkot Bandar Lampung Segera Bayar Gaji Guru PPPK

Itjen Kemendagri Perintahkan Pemkot Bandar Lampung Segera Bayar Gaji Guru PPPK

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.