Gubernur Riau Surati Presiden Jokowi, Minta Tinjau Ulang Larangan Ekspor CPO

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar mengajukan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Pasalnya, orang nomor satu di Bumi Melayu Riau ini menerima banyak laporan dari petani dan perusahaan kelapa sawit yang terdampak kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.

Dampak negatif yang paling dirasakan oleh petani adalah anjloknya harga sawit. Hal ini karena pabrik kelapa sawit (PKS) tidak mampu menampung buah sawit lantaran tidak produksi atau produksinya terbatas.

Baca juga: Imbas Larangan Ekspor CPO, 2 Pabrik Bengkulu Sempat Tolak Buah Sawit Petani

"Kami mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden, kiranya dapat meninjau kembali kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut. Agar persoalan ini bisa diatasi, seperti harga sawit yang terus menurun dan kemungkinan tangki timbun penuh," kata Syamsuar kepada wartawan usai rapat dengan perwakilan pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit dan stakeholder terkait di Pekanbaru, Selasa (17/5/2022).

Syamsuar mengatakan, hal yang paling dikhawatirkan adalah apabila tangki timbun penuh, maka PKS akan berhenti produksi.

Jika tidak melakukan produksi, maka PKS tidak akan melakukan pembelian sawit petani.

Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikhawatirkan akan terus tergerus.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Kirim Rekomendasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO ke Presiden

Inilah yang pada akhirnya mengakibatkan petani terus merugi. Ketika tidak ada PKS yang mampu menampung buah sawit, hasil panen buah sawit tentu akan membusuk.

"Laporan dari pengusaha tadi, lebih kurang dua minggu kalau tidak ada kebijakan (masih terjadi pelarangan ekspor CPO), tangki timbun nanti penuh dan tidak bisa produksi dan tidak bisa membeli TBS. Itu yang tidak kami harapkan," sebut Syamsuar.