Imbas Larangan Ekspor CPO, 2 Pabrik Bengkulu Sempat Tolak Buah Sawit Petani

BENGKULU, KOMPAS.com - Imbas dari larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah membuat dua pabrik pengolaan minyak sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sempat menolak hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani karena tangki timbunan pabrik penuh.

"Ada 2 pabrik di Kabupaten Mukomuko yang stok CPO penuh pada Minggu dan Senin kemarin. Keduanya sempat menolak hasil panen petani sawit karena penumpukan stok CPO," kata Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mukomuko Apriansyah saat diwawancarai melalui telepon, Selasa (17/5/2022).

Apriansyah mengatakan, larangan ekspor CPO membuat pabrik tidak bisa menjual minyak sawit mentah sehingga menimbulkan penumpukan stok.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Kirim Rekomendasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO ke Presiden

Meski sempat menolak hasil panen sawit masyarakat, terhitung Selasa (17/5/2022) pabrik telah menerima kembali hasil panen petani meski terjadi antrean panjang truk di sejumlah pabrik pengolaa CPO.

Apriansyah menjelaskan atas persoalan itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah pada Selasa (17/5/2022) menggelar rapat bersama 6 bupati, asosiasi dan pengelola pabrik CPO di Provinsi Bengkulu.

Hasil rapat didapati kesepakatan bersama yakni pertama menyusun rekomendasi ke kementerian terkait kondisi yang terjadi lalu meminta presiden mencabut larangan ekapor.

Kedua menyesuaikan standar harga TBS per periode Mei melihat kondisi penjualan CPO dari seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ketiga rapat juga menyepakati harga terendah TBS 2.400 per kilogram.

Baca juga: Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI