Wacana Patungan Warga untuk Bangun IKN, Ketua DPD Demokrat Kaltim: Melawak Itu

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Wacana urunan atau crowdfunding untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) dianggap aneh dan tak masuk akal oleh Ketua DPD Demokrat Kaltim, Irwan Simanjuntak.

Bahkan Irwan menyebut wacana itu dengan bahasa Banjar yakni mahalabiu, alias mengada-ada.

Sebab masyarakat saat ini sedang berjuang dalam mengembalikan ekonomi yang tengah sulit.

Baca juga: Banyak Pejabat Kunjungi IKN, Okupansi Hotel di Balikpapan Meningkat Drastis

"Itu namanya mahalabiu (mengada-ada). Melawak dia itu," kata Irwan, Sabtu (2/4/2022).

Ia mengatakan, seharusnya Kepala Otorita IKN Nusantara lebih fokus mencari pendanaan yang melibatkan kerja sama dengan sejumlah pihak luar. Misalnya penanaman modal asing ataupun mencari investor.

"Karena masyarakat diajak urunan itu harusnya beli minyak goreng, beli solar yang langka itu, jangan urunan bangun ibu kota, itu mimpi," ujarnya.

Sudah dikritik sejak lama

Persoalan pembangunan IKN sejatinya telah dilontarkan Fraksi Demokrat saat pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saat itu Demokrat mengkritisi pendanaan pembangunan IKN dalam jangka waktu hingga tahun 2024.

Baca juga: Atasi Masalah Solar di Balikpapan, Pertamina Buka Satu SPBU Baru

Salah satunya ialah masalah pendanaan pembangunan IKN jangan mengorbankan APBN tahun 2022 ini. 

"Kami sudah ingatkan juga pemerintah agar jangan sampai menggunakan dana APBN 2022 ini, karena itu sudah jelas penggunaannya, peruntukkannya, jangan sampai direlokasi sehingga menimbulkan defisit di beberapa provinsi kabupaten kota itu di-refocusing anggarannya," ujarnya.

"Kalau memang mau bangun IKN ya di luar APBN anggarannya, termasuk kerja sama dengan yang lainnya," lanjut Irwan.

Baca juga: Lahan IKN Dipastikan Clean and Clear dan Bukan Mainan Spekulan

Selain itu permasalahan waktu menjadi catatannya. Sebab untuk mewujudkan pembangunan awal IKN hingga tahun 2024 dinilai terlalu singkat.

Terlebih saat ini Indonesia tengah berjuang dari pemulihan ekonomi nasional.

Namun pihaknya mengaku sudah memberikan peringatan dari catatan kritis yang harus dipertimbangkan pemerintah saat membangun IKN.

"Kami menerima, kami sudah berikan catatan kritis itu. Harus hati-hati, karena memang timeline dari 2022 ke 2024 itu terlalu singkat, apalagi kita fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Jadi jika ini pun memang tidak bisa diantisipasi pemerintah ya kita sudah ingatkan jauh hari," terangnya.