Singkong Sibawaeh dan Lahan Sirkuit Mandalika yang Masih Bersengketa

MANDALIKA, KOMPAS.COM - Sebagian lahan dari 3,5 hektar lahan di persil 263 yang tersisa milik Sibawaeh tampak hijau.

Ubi kayu yang ditanamnya saat perhelatan World Superbike (WSBK) 19-21 Desember 2021, kini tumbuh subur.

"Tiga bulan lagi kami panen, mungkin saat MotoGP berlangsung, semoga hasilnya maksimal, " kata Sibawaeh, Senin, (31/1/2022).

Baca juga: 3 Kapal Disulap Jadi Hotel Terapung bagi Penonton MotoGP Mandalika

Sibawaeh menaruh harapan besar pada hasil panen singkongnya kali ini. Sebab, pendapatannya hanya dari tanah miliknya dan bekerja menjadi tukang kayu panggilan.

Dia menyelesaikan sejumlah furnitur milik warga yang ingin terlibat di perhelatan MotoGP, sehingga menjadikan sebagian rumah mereka tempat penginapan dadakan.

"Ini harapan satu-satunya untuk bertahan hidup, Karena akses keluar masuk memang tidak dibatasi tapi rasanya sulit mau buka usaha, karena kami berada di dalam kawasan sirkuit," katanya.

Sengketa lahan yang masih belum tuntas adalah alasan kuat mengapa Sibawaeh dan puluhan kepala keluarga lainnya masih bertahan di tanah mereka, di dalam kawasan sirkuit Mandalika.

Berdasarkan data yang sempat diserahkan ke Satgas penyelesaian sengketa lahan yang dibentuk Gubernur, pascakedatangan Presiden Joko Widodo, Jum'at 21 November 2021 lalu, tanah milik Sibawaeh yang masih bersengketa dengan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) berada di dua titik, yaitu 3,4 hektar di persil 263 dan 1,7 hektar di persil 222.

Baca juga: Jelang Tes Pramusim MotoGP 2022 di Mandalika, Ada 4 Prioritas Pekerjaan

Hingga perhelatan WSBK berakhir, sengeketa lahan belum juga tuntas.

Jelang perhelatan dunia MotoGP, yang akan digelar Maret 2022 mendatang, Satgas penyelesaian sengketa lahan bentukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah justru berubah formasi.

Satgas yang semula diketuai Lalu Abdul Wahid, Kepala Kesbangpoldagri, kemudian pada 26 Januari 2022 digantikan oleh Kombes Awan Hariono, saat ini menjabat sebagai Kabid Propam Polda NTB.

SK Gubernur yang baru itu, tertanggal 26 Januari 2022, dengan nomer  050.13-27/2022, tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Satgas diketuai Kombes Awan Hariono, dan wakil ketua Ahsanul Halik, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Di tengah karut-marutnya penyelesaian sengketa lahan itu, Sibawaeh tetap bertahan, bersama 11 orang pemilik lahan yang masih bersengketa.

Baca juga: Gubernur NTB: Kami Semakin Siap Sambut MotoGP Mandalika