Ragam Reaksi Warga PPU Seusai Bupatinya Ditangkap KPK

SAMARINDA, KOMPAS.com - Abdul Gafur Mas'ud, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/1/2022) malam.

Dia diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di sebuah mall di Jakarta. Tim KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam koper.

Abdul Gafur diamankan tim KPK setelah keluar dari lobby mal bersama orang kepercayaannya  dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Baca juga: Kasus Bupati Penajam Paser Utara, KPK Bakal Dalami Aliran Uang ke Partai Demokrat

Delapan orang lainnya juga diamankan tim KPK di lokasi terpisah secara bersamaan. Total sebanyak 11 orang ditahan KPK.

Enam di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi malam.

Atas kejadian itu, masyarakat PPU beragam memberikan komentar.

Warga Nipah-Nipah, PPU, Rokhman Wahyudi mengaku berempati dengan kasus ini. Tapi, dia memberi apresisasi atas penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Karena selama ini semua meragukan bahwa PPU bisa diproses, ditangkap oleh KPK atau apa, karena AGM (Abdul Gafur Masud) sangat dekat dengan pejabat penegak hukum di Jakarta," kata pria yang juga Ketua Laskar Anti Korupsi PPU itu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Bupati PPU yang Ditangkap KPK Sempat Disebut Beli Pulau di Sulbar Rp 2 Miliar

Dengan OTT tersebut, kata dia, membantah rumor yang berkembang di PPU selama ini bahwa AGM kebal hukum.

Selama kepimpinan AGM di PPU, kata dia, khusus masa Pandemi Covid-19, dia menilai banyak pembangunan di PPU yang tak tepat sasaran.

Misalnya, ketika AGM lebih memilih membangun taman kota, rumah dinas bupati dilengkapi fasilitas golf dan lainnya, bahkan merehab masjid dengan menghabiskan uang miliaran rupiah, ketimbang membangun jalan-jalan usaha tani.

"Seperti petani di Kecamatan Babulu yang mengeluhkan jalan rusak. Mereka susah angkut hasil pertanian," tutur dia.